🏭63.789 Pekerja Lapor PHK Lewat JKP, PMI Naik ke 52,4 — Kok Pabrik Tekstil Masih Berguguran?

Ringkasan Cepat

• Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 63.789 pekerja melapor PHK lewat sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sepanjang Januari–September 2026 — dan kenaikannya dari Agustus ke September (+10.299 orang) justru terjadi di bulan yang sama saat PMI manufaktur melesat naik.

• Angka ini jauh lebih kecil dari versi Apindo yang memakai data keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan nonaktif: 126.000 pekerja untuk periode Januari–Mei saja, hampir 5 kali lipat angka Kemnaker di periode yang sama (23.470). Beda metodologi, bukan berarti salah satu bohong.

• PMI manufaktur Indonesia versi S&P Global naik dari 49,8 (Agustus, zona kontraksi) ke 52,4 pada September — tertinggi sejak Februari. Tapi survei resmi Bank Indonesia sendiri mencatat komponen tenaga kerja kuartal III 2026 masih di angka 49,58, alias masih menyusut.

• Jawa Barat menyumbang 20,45% dari seluruh laporan PHK nasional (13.044 orang), disusul Banten dan Jawa Timur — basis industri tekstil, garmen, dan alas kaki terbesar di Indonesia.

• Kemnaker membuka 50.000 kuota pelatihan vokasi gratis lewat SkillHub untuk pekerja yang terkena PHK sejak 2024, lengkap dengan sertifikasi BNSP dan uang saku.

Dua Rilis di Bulan yang Sama, Dua Cerita yang Berlawanan

Pertengahan Oktober 2026, dua kabar ekonomi muncul hampir berdekatan. Yang satu kabar baik: PMI manufaktur — indeks yang mengukur optimisme manajer pembelian di industri lewat survei bulanan, di atas 50 berarti ekspansi, di bawah 50 berarti kontraksi — melompat ke 52,4 pada September, tertinggi dalam tujuh bulan. Ekspor naik, pesanan baru bertambah dengan laju tercepat sejak Februari.

Yang satu lagi kabar yang lebih sunyi tapi menyentuh lebih banyak orang: Kemnaker merilis data bahwa 63.789 pekerja sudah melapor PHK lewat sistem JKP sepanjang Januari–September. Dua angka ini sering dibaca terpisah, padahal justru saling menjelaskan. PMI yang membaik tidak serta-merta menghentikan laju PHK — karena yang dipotret PMI adalah ekspektasi dan output industri, sementara keputusan memberhentikan pekerja biasanya datang belakangan, setelah perusahaan benar-benar menghitung ulang biayanya.

Kenapa 63.789 Ini "Versi Pemerintah", dan Kenapa Itu Tidak Sama dengan "Versi Lengkap"

Sejak pertengahan 2025, Kemnaker berhenti mengandalkan laporan manual dari dinas ketenagakerjaan daerah — yang menurut kementerian sendiri rawan data terlewat dan kurang valid — dan beralih ke data klaim JKP dari BPJS Ketenagakerjaan. Alasannya: data ini tercatat otomatis lewat sistem, menunjukkan kapan dan di provinsi mana PHK terjadi, dan sudah dideduplikasi berdasarkan NIK dalam rentang enam bulan supaya satu orang tidak terhitung dua kali. Itulah kenapa angka ini pantas disebut lebih presisi secara administratif dibanding estimasi kasar.

Tapi "presisi" bukan berarti "lengkap". Untuk masuk hitungan ini, seorang pekerja harus: berstatus WNI, belum berusia 54 tahun, sudah membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan minimal 12 bulan dalam 24 bulan terakhir, dan benar-benar mengajukan klaim JKP dalam waktu 6 bulan sejak PHK. Pekerja informal, yang belum terdaftar BPJS, atau yang belum sempat mengklaim — semuanya tidak masuk hitungan 63.789 itu. Menaker sendiri pernah mengakui secara terbuka bahwa "klaim JKP tidak menggambarkan kondisi jumlah PHK" secara utuh.

Di sinilah gap dengan data Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) jadi masuk akal. Apindo memakai data keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan yang berstatus nonaktif — definisi yang jauh lebih lebar, karena mencakup siapa saja yang berhenti jadi peserta aktif, termasuk yang resign sendiri, pensiun, atau pindah ke status informal, tidak cuma yang di-PHK dan mengklaim JKP. Hasilnya: 126.000 orang untuk Januari–Mei saja, sementara Kemnaker mencatat 23.470 di periode yang sama. Bukan berarti salah satu mengada-ada — keduanya mengukur hal yang berbeda. Anggap angka JKP sebagai lantai (batas bawah yang pasti benar-benar PHK formal dan mengklaim), dan angka Apindo sebagai langit-langit kasar yang menangkap lebih banyak gerak keluar-masuk pasar kerja.

Yang lebih penting dari sekadar selisih angka adalah lajunya. Dari Januari–Juni (semester I) tercatat 32.389 laporan. Lalu Juli menambah 11.416, Agustus menambah 9.685, dan September menambah 10.299 — tiga bulan beruntun dengan kenaikan sekitar 10.000 laporan PHK per bulan. Angka ini tidak melandai sama sekali sepanjang kuartal III, justru stabil tinggi, persis di periode Agustus–Desember yang sejak pertengahan tahun sudah diperingatkan ekonom sebagai jendela rawan gelombang PHK — ketika PMI sempat anjlok ke 46,9 pada Juni.

PMI Naik ke 52,4, Tapi Lihat Dulu Komponen yang Tidak Dipajang di Headline

Kenaikan PMI ke 52,4 memang nyata dan patut disyukuri — didorong oleh ekspor yang membaik dan pesanan baru yang bertambah paling cepat sejak Februari. Tapi angka headline PMI adalah komposit dari beberapa sub-indeks: produksi, pesanan baru, persediaan, waktu pengiriman pemasok, dan tenaga kerja. Yang naik kencang di September adalah produksi dan pesanan; yang masih tertinggal adalah penyerapan tenaga kerja.

Bank Indonesia punya survei serupa tapi independen, namanya Prompt Manufacturing Index (PMI-BI), dirilis per kuartal. Untuk kuartal III 2026, indeks komposit ini naik ke 52,28% — selaras dengan optimisme S&P Global. Tapi dalam rilis yang sama, komponen jumlah tenaga kerja tercatat di 49,58, masih di zona kontraksi. Saldo bersih tertimbang (SBT) penggunaan tenaga kerja di industri pengolahan memang membaik dari -0,54% menjadi -0,34% — tapi tetap negatif, artinya lebih banyak perusahaan yang mengurangi pekerja dibanding yang menambah.

Jadi dua survei yang berbeda lembaga, metodologi berbeda, tapi sampai pada kesimpulan yang sama: industri manufaktur Indonesia memang bergerak lebih optimis soal output dan penjualan, tapi belum cukup percaya diri untuk menambah orang. Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, mengingatkan agar publik tidak menilai kesehatan manufaktur dari pergerakan satu bulan saja — indeks ini mudah terpengaruh faktor musiman dan sentimen sesaat, sehingga tren beberapa bulan lebih bisa dipercaya daripada satu titik data.

Dari Garut ke Karawang: Siapa yang Paling Rentan

Kalau PMI nasional membaik tapi tenaga kerja belum, pertanyaannya: siapa sebenarnya yang masih kena? Jawabannya cukup konsisten di semua sumber: industri padat karya tradisional — tekstil, garmen, dan alas kaki.

Kepala OJK Jawa Barat, Darwisman, menyebut langsung biang keroknya: "Padat karya ini seperti industri tekstil karena impor (barang jadi) murah sehingga menyumbang pada ribuan kasus PHK di 2026." Barang jadi impor yang lebih murah membuat produk lokal kalah saing di rak yang sama. Yusuf Rendy Manilet, ekonom CORE Indonesia, menambahkan bahwa sektor ini memang punya margin keuntungan tipis dan sangat bergantung pada bahan baku impor — kombinasi yang membuatnya paling rapuh saat ongkos naik atau permintaan melemah.

Survei internal Apindo ke anggotanya soal alasan PHK mengonfirmasi tekanan dari sisi biaya: 44% responden menyebut kenaikan biaya bahan baku, 41% biaya logistik, 39% pelemahan permintaan domestik, dan 30% biaya energi. Bukan satu sebab tunggal, tapi tumpukan biaya yang datang bersamaan — persis saat daya saing ekspor tekstil dan sepatu Indonesia tergerus pelemahan permintaan dari Amerika Serikat dan Eropa akibat inflasi global dan ketidakpastian geopolitik.

Secara geografis, ini menjelaskan kenapa Jawa Barat selalu di puncak: 13.044 laporan PHK (20,45% dari total nasional), disusul Banten 7.733, Jawa Timur 6.154, Jawa Tengah 5.585, dan DKI Jakarta 4.587. Keempat provinsi pertama itu adalah jantung industri padat karya nasional — bukan kebetulan.

Investasi Naik, PHK Juga Naik: Paradoks yang Harus Dijelaskan Bersamaan

Satu hal yang gampang disalahpahami: Jawa Barat juga provinsi dengan realisasi investasi industri tertinggi di Indonesia. Kalau investasinya tinggi, kenapa PHK-nya juga tertinggi? Ini bukan kontradiksi acak — dua angka ini sebetulnya cerita dari dua jenis industri yang berbeda.

Ekonom Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, menjelaskan bahwa sebagian besar investasi baru di Jawa Barat mengalir ke industri padat modal — kendaraan listrik, elektronik, mesin logam, telekomunikasi — yang butuh mesin dan teknologi lebih banyak ketimbang tenaga manusia. "Investasi tertinggi itu memang tidak otomatis juga bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja," katanya. Sementara PHK terkonsentrasi di industri padat karya lama seperti tekstil yang justru butuh banyak pekerja tapi tak sanggup lagi membayar semuanya. Investor di sektor padat modal pun mengeluhkan kompetensi tenaga kerja lokal yang belum sesuai kebutuhan industri modern — artinya pekerja yang kena PHK dari pabrik tekstil belum otomatis bisa pindah ke pabrik kendaraan listrik di sebelahnya tanpa pelatihan ulang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menanggapi data PHK Agustus yang saat itu 53.490, menyatakan "total penciptaan lapangan kerja masih lebih besar" dibanding PHK yang terjadi. Klaim ini masuk akal secara agregat — Indonesia memang terus membuka lowongan baru setiap bulan — tapi pemerintah belum pernah memublikasikan angka pembanding resmi yang bisa diverifikasi publik. Tanpa angka itu, klaim "lebih besar" ini lebih terasa seperti jaminan ketenangan daripada fakta yang bisa dicek ulang, sementara pekerja tekstil yang kena PHK hari ini tidak otomatis qualified untuk lowongan di pabrik elektronik besok.

Apa Artinya Buat Kamu

Kalau kamu masih karyawan dan ingin mulai usaha

Jangan jadikan sektor tekstil, garmen, atau alas kaki padat karya sebagai pilihan utama kalau modalmu dari tabungan atau pesangon — margin di sektor ini sedang ditekan dari banyak arah sekaligus: bahan baku impor, ongkos logistik, dan banjir barang jadi murah dari luar. Kalau tetap tertarik ke industri manufaktur, cari ceruk yang berorientasi ekspor atau niche khusus, bukan produk massal yang langsung head-to-head dengan barang impor. Manfaatkan program vokasi gratis Kemnaker (SkillHub) untuk menambah sertifikasi sebelum resign, supaya kamu punya cadangan keahlian kalau rencana usaha belum langsung jalan.

Kalau kamu sudah punya bisnis

Kalau usahamu di sektor padat karya yang disebut di atas, jangan tunggu sampai PMI headline turun lagi untuk mulai efisiensi — data BI sudah menunjukkan komponen tenaga kerja industri masih negatif meski output membaik, artinya tekanan biaya belum selesai walau permintaan terlihat naik. Pertimbangkan mengunci harga bahan baku impor lebih awal (hedging) kalau kamu bergantung pada barang dari luar, dan gunakan program magang/vokasi bersubsidi pemerintah untuk menambah tenaga kerja dengan biaya lebih murah ketimbang rekrutmen penuh. Pantau tren PMI tiga bulan berturut-turut, bukan satu rilis — satu bulan baik bisa menipu.

Kalau kamu atau keluargamu baru kena PHK

Klaim JKP lewat siapkerja.kemnaker.go.id maksimal 6 bulan sejak tanggal PHK — kamu berhak atas 60% dari upah (dengan plafon upah Rp5 juta, jadi maksimal Rp3 juta per bulan) selama 6 bulan, asalkan sudah iur BPJS Ketenagakerjaan minimal 12 bulan dalam 24 bulan terakhir dan belum berusia 54 tahun. Jangan menunda klaim ini — bukti dari data di atas menunjukkan klaim yang masuk terus bertambah setiap bulan, jadi kamu tidak sendirian, dan sistemnya memang dirancang untuk menampung lonjakan ini. Daftar juga pelatihan vokasi SkillHub (kuota 50.000 orang, terbuka untuk korban PHK sejak 2024) untuk sertifikasi BNSP gratis plus uang saku — ini jalan paling realistis untuk pindah dari sektor padat karya yang sedang tertekan ke sektor yang masih menyerap tenaga kerja.

Yang Perlu Dipantau

• Rilis PMI manufaktur Oktober 2026 (biasanya awal November) — penentu apakah lonjakan September ke 52,4 ini tren atau lonjakan sesaat yang akan turun lagi.

• Update data PHK Kemnaker periode Oktober, biasanya dirilis pertengahan bulan berikutnya — lihat apakah laju ~10.000 laporan per bulan di Juli–September mulai melandai atau malah bertambah cepat.

• Prompt Manufacturing Index BI kuartal IV 2026 — kunci untuk melihat apakah komponen tenaga kerja (saat ini 49,58) akhirnya kembali ke zona ekspansi atau makin dalam di kontraksi.

• Realisasi ekspor tekstil dan alas kaki kuartal IV, bertepatan dengan musim belanja akhir tahun di AS dan Eropa — jika permintaan luar negeri benar-benar pulih, inilah sektor yang pertama kali akan terasa dampaknya di lapangan.

• Progres pendaftaran vokasi SkillHub untuk 50.000 kuota korban PHK — jumlah pendaftar riil bisa jadi indikator tidak resmi seberapa besar kebutuhan bantuan yang sebenarnya ada di lapangan, di luar angka klaim JKP.

Penutup

Angka 63.789 itu bukan sekadar statistik di layar dashboard Kemnaker — itu rekaman orang-orang yang cukup percaya pada sistem untuk melapor, meski sistem itu sendiri mengakui belum bisa menangkap semua orang yang sebenarnya kena PHK. PMI boleh melesat ke 52,4, ekspor boleh pulih, tapi selama pabrik tekstil dan alas kaki masih harus bersaing dengan barang impor murah sambil menanggung bahan baku yang makin mahal, grafik PHK akan terus bergerak naik duluan sebelum grafik perekrutan menyusul di belakangnya. Pertanyaan yang pantas kamu bawa pulang bukan "apakah ekonomi membaik", tapi "membaik ini dirasakan di pabrik mana, dan belum dirasakan di pabrik mana" — karena jawabannya menentukan apakah kabar baik bulan ini benar-benar sampai ke dompetmu, atau cuma sampai di angka indeks.

Sumber

• Kementerian Ketenagakerjaan (Satudata Kemnaker) — Data Tenaga Kerja Ter-PHK 2026

• CNN Indonesia — "Kemnaker: 63.789 Orang Kena PHK hingga September 2026, Jabar Terbanyak"

• Detik — "Kemnaker Catat 63.789 Pekerja Kena PHK hingga September 2026"

• CNBC Indonesia — "Jelang November Ini, 9 Indikator Ekonomi RI Masih Aman atau Bahaya"

• CNBC Indonesia — "PHK Agustus Tembus 53.000 Orang, Ini Respons Airlangga"

• Suara Merdeka — "PMI Manufaktur Indonesia Naik ke 52,4 pada September 2026"

• Bisnis Indonesia — "PMI Manufaktur RI September 2026 Melesat ke 52,4, Tertinggi Sejak Februari"

• Bisnis Indonesia — "PMI BI: Kinerja Industri Manufaktur Meningkat, Penyerapan Tenaga Kerja Masih Turun"

• Industry.co.id — "Industri Pengolahan Ekspansi, PMI-BI Naik Jadi 52,28% pada Kuartal III 2026"

• Indoposco — "Sektor Manufaktur Berkontraksi, Gelombang PHK Mengancam"

• IDN Times Jabar — "OJK Prediksi Gelombang PHK Masih Terjadi di Industri Padat Karya Jabar"

• IDN Times Jabar — "Ekonom Unpas Ungkap Alasan Industri Jabar Menjamur Tapi PHK Tinggi"

• CNN Indonesia — "Apindo Beber 126 Ribu Pekerja RI Kena PHK Sepanjang Januari-Mei 2026"

• Periskop.id — "Kemnaker: 53.490 Orang Kena PHK Sepanjang 2026"

• Media Indonesia — "63.789 Pekerja Kena PHK Sepanjang 2026, Apindo Sebut 4 Penyebab"

• Antara News — "Menaker Pakai Data JKP BPJS Ketenagakerjaan untuk Ketahui Jumlah PHK"

• Suara.com — "Kemnaker Buka Pelatihan Vokasi untuk Korban PHK 2024–2026"