Lewati ke konten
blabak.

70% Hasil Tambang Wajib Masuk Kas Negara: Instruksi Prabowo yang Bikin Saham Tambang Rontok Serentak

Prabowo wajibkan negara nikmati 70% hasil tambang & buka opsi kuasai saham perusahaan tambang. Saham ANTM, MDKA, HRUM langsung rontok di BEI.

Yusuf FS9 menit baca

Ringkasan Cepat

  • Presiden Prabowo menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan negara menikmati minimal 70% hasil pengelolaan tambang dari setiap Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia, berlaku setelah modal investor kembali.

  • Prabowo membuka opsi lebih ekstrem: negara bisa langsung menguasai saham perusahaan tambang — "kalau perlu dikuasai saham-sahamnya."

  • Semua ekspor komoditas tambang wajib lewat satu pintu lembaga pemerintah (PT Danantara Sumberdaya Indonesia/DSI), supaya laporan volume ekspor tidak lagi bisa "disunat" di atas kertas.

  • Reaksi bursa instan: saham tambang rontok serentak pada Senin (16/11), dengan sektor basic materials turun 3,4% — hampir 8 kali lipat pelemahan IHSG secara keseluruhan yang hanya 0,44%.

  • Ini bukan kebijakan dari nol: skema ekspor satu pintu lewat DSI sudah direncanakan berlaku penuh 1 Januari 2027. Instruksi 70% justru menambah lapisan baru yang jauh lebih longgar definisinya — dan itu yang membuat pelaku usaha gelisah.

Instruksi dari Palu: Apa Sebenarnya yang Diminta Prabowo

Sabtu (14/11), di sela acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Prabowo melontarkan kalimat yang langsung menyebar ke seluruh ruang redaksi ekonomi: "semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara." Ia merujuk pada Pasal 33 UUD 1945 tentang penguasaan negara atas sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Mekanismenya begini: investor tetap boleh menanamkan modal dan berhak mendapat kembali modal awal mereka (cost recovery). Tapi setelah modal itu balik, "keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia" — minimal 70% untuk negara. Yang membuat ini terasa lebih tajam dari sekadar royalti atau pajak yang sudah berjalan: Prabowo juga membuka opsi negara mengambil alih kepemilikan saham perusahaan tambang secara langsung, bukan cuma menaikkan pungutan.

Instruksi kedua: seluruh ekspor komoditas tambang wajib lewat satu lembaga yang ditunjuk pemerintah. Prabowo memberi contoh konkret soal kecurangan yang ingin ia tutup: "barang 100 ton jangan dilaporkan cuma 50 ton atau 30 ton." Ini merespons laporan sejumlah gubernur soal celah manipulasi data ekspor di daerah tambang.

Penting dicatat: ini masih berupa instruksi lisan presiden, bukan Peraturan Pemerintah atau revisi undang-undang yang langsung mengikat secara hukum. Formula hitungnya — apakah 70% dari laba bersih, dari nilai produksi, atau dari total manfaat ekonomi — belum ada aturan turunannya. Celah ketidakjelasan inilah yang justru jadi sumber kegelisahan pasar, bukan angka 70% itu sendiri.

Angka di Balik Kemarahan Prabowo

Kenapa Prabowo semarah ini? Jawabannya ada di data yang sudah lama tersedia tapi jarang disorot bersamaan. Sepanjang Januari–September 2026, ekspor batu bara Indonesia bernilai Rp341,2 triliun. Tapi penerimaan negara bukan pajak (PNBP, pungutan negara selain pajak seperti royalti) dari seluruh sumber daya alam non-migas — bukan cuma batu bara — hanya Rp132,2 triliun. Kurang dari separuh nilai ekspor satu komoditas saja.

Ada angka lain yang lebih mencurigakan: harga ekspor batu bara implisit Indonesia tahun 2025 tercatat US$57,63 per ton, sementara harga pasar global acuan (NCFMc2) ada di level US$108,52 per ton — hampir separuhnya. Selisih sebesar ini adalah bahan bakar di balik tuduhan Prabowo soal manipulasi volume dan harga ekspor yang membuat negara "dibohongi."

Sementara itu, laba lima emiten tambang utama di semester I 2026 justru naik 31,4% dibanding periode sama tahun lalu, menjadi Rp23,81 triliun gabungan. Realisasi PNBP minerba sepanjang 2016–2025 tercatat Rp896,29 triliun — rata-rata sekitar Rp90 triliun per tahun, kecil dibanding total nilai penjualan komoditas tambang Indonesia selama dekade nikel dan batu bara meledak. Kontras inilah yang jadi pijakan politik Prabowo: perusahaan untung besar, negara kebagian remah.

Bursa Langsung Bereaksi: Saham Tambang Rontok dalam Sehari

Pasar tidak menunggu aturan turunan untuk bereaksi. Senin (16/11), IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan, indikator utama pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia) melemah 0,44% ke level 5.320,98 — bahkan sempat anjlok 0,87% ke 5.297 pada sesi pertama perdagangan. Ini terjadi setelah IHSG sempat rally sepekan sebelumnya, jadi koreksi ini bukan kelanjutan tren turun panjang, melainkan reaksi spesifik atas satu pernyataan presiden.

Yang mencolok bukan pelemahan IHSG secara umum, tapi betapa tidak proporsionalnya tekanan di sektor tambang. Sektor energi turun 2,91%, sementara sektor basic materials — rumah bagi emiten nikel dan logam — ambruk 3,4%. Bandingkan dengan pelemahan IHSG keseluruhan yang hanya 0,44%: sektor tambang jatuh hampir 8 kali lebih dalam dari rata-rata pasar.

Saham-saham spesifik lebih brutal lagi. Harum Energy (HRUM) memimpin pelemahan batu bara dengan anjlok 5,56% ke Rp680. Bumi Resources Minerals (BRMS) longsor 6,9% ke Rp324. PAM Mineral (NICL) dan Central Omega Resources (DKFT) — dua emiten nikel kecil — sama-sama terkoreksi 6,9%. Merdeka Copper Gold (MDKA) turun 4,81%, Timah (TINS) turun 4,66%, Vale Indonesia (INCO) turun 3,79%, Antam (ANTM) turun 2,85%, dan Alamtri Resources/Adaro (ADRO) turun 1,61%. Data pasar juga mencatat net sell asing (investor luar negeri lebih banyak menjual daripada membeli) di hari yang sama — sinyal bahwa pemodal institusional ikut mengkalkulasi ulang risiko regulasi sektor ini.

Bukan yang Pertama: Dari Freeport ke Danantara

Opsi "negara kuasai saham" ini punya preseden nyata: divestasi 51% saham Freeport Indonesia pada 2018. Kepemilikan Indonesia di PT Freeport Indonesia yang awalnya cuma 9,36% naik jadi 51,2% setelah Inalum membeli hak partisipasi 40% milik Rio Tinto. Tapi proses itu butuh negosiasi bertahun-tahun, mencakup komitmen pembangunan smelter, jaminan stabilitas penerimaan negara, dan perubahan status kontrak karya jadi izin usaha pertambangan khusus. Kalau model serupa mau diterapkan ke banyak IUP sekaligus — bukan satu perusahaan raksasa seperti Freeport — pertanyaannya adalah apakah negara punya kapasitas administratif dan dana untuk negosiasi semasif itu.

Kebijakan ekspor satu pintu juga bukan barang baru. PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sudah ditunjuk sebagai pintu tunggal ekspor untuk tiga komoditas strategis — sawit dan turunannya, batu bara, dan feronikel — yang menyumbang hampir 60% total ekspor nasional, dengan target berlaku penuh 1 Januari 2027 setelah masa transisi berakhir 31 Desember 2026. Instruksi Prabowo soal ekspor satu pintu, dengan kata lain, lebih tepat dibaca sebagai penegasan dan percepatan skema yang sudah berjalan, bukan kebijakan dari nol. Yang betul-betul baru — dan belum punya cetak biru — adalah angka 70% itu sendiri.

Perbandingan global juga relevan sebagai konteks, bukan sebagai analogi langsung. Meksiko menasionalisasi penuh lithium pada 2022, membatalkan konsesi swasta dan memicu sengketa arbitrase internasional dengan perusahaan asal Tiongkok. Chile memilih jalan tengah lewat strategi lithium nasionalnya yang final akhir 2025: perusahaan negara Codelco mengambil 51% saham dalam joint venture dengan perusahaan swasta SQM, bukan mengambil alih seluruhnya. Model Indonesia — minta mayoritas keuntungan plus opsi ambil saham, tapi tetap mengundang investor masuk — lebih mendekati pendekatan hibrida Chile daripada nasionalisasi penuh ala Meksiko. Tapi cara penyampaiannya, sebagai instruksi lisan tanpa formula jelas, justru menciptakan ketidakpastian yang mirip fase awal gejolak Meksiko.

Suara Kritis: Siapa yang Was-was dan Kenapa

Bisman Bakhtiar, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), menilai target 70% bisa dicapai secara prinsip — "negara enggak boleh hanya menerima royalti dan pajak" — tapi memperingatkan bahwa penerapan persentase sama untuk semua komoditas berisiko menurunkan daya tarik investasi. Peringatan paling tajamnya soal opsi ambil saham: "penguasaan saham dilakukan dengan cara paksa atau pengambilalihan sepihak justru tidak baik" karena bisa memicu sengketa investasi dan mengguncang kepastian hukum — risiko terbesar yang menurutnya bisa membuat investor membatalkan rencana investasi.

Anggawira, Ketua Asosiasi Pengusaha Pribumi Indonesia (Aspebindo), mendukung tujuan kebijakan tapi minta kejelasan mendasar: apakah 70% dihitung dari nilai produksi, pendapatan kotor, laba bersih, atau total manfaat ekonomi (termasuk pajak, royalti, dividen negara, dan penyerapan tenaga kerja)? Ia memperingatkan agar pemerintah tidak menerapkan 70% sebagai potongan seragam dari pendapatan kotor setiap perusahaan, karena struktur biaya dan risiko tiap tambang berbeda jauh — dan ketidakjelasan ini sudah cukup untuk membuat investor menghitung ulang rencana investasi dan valuasi perusahaan mereka.

Pengamat tambang Ferdy Hasiman lebih blak-blakan: "investor asing pasti enggak percaya dengan kita." Ia mengingatkan Indonesia masih sangat bergantung pada modal asing untuk proyek besar, terutama pembangunan smelter dan hilirisasi, karena kapasitas modal domestik masih terbatas. Kalau kepercayaan investor tergerus, dampaknya bisa menjalar ke pemotongan rencana kerja dan anggaran perusahaan, penurunan produksi, hingga penyerapan tenaga kerja yang makin seret.

Apa Artinya Buat Kamu

Kalau kamu masih karyawan dan ingin mulai usaha

Sektor tambang sedang memasuki fase ketidakpastian regulasi yang bisa berlangsung berbulan-bulan sampai aturan turunan (Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri ESDM) terbit. Kalau kamu berniat terjun ke bisnis tambang atau jasa pendukungnya — kontraktor, logistik, trading komoditas — ini bukan waktu ideal untuk ambil keputusan besar yang terikat kontrak jangka panjang dengan skema bagi hasil lama. Lebih aman menunggu formula 70% itu jelas, atau fokus ke jasa pendukung yang permintaannya relatif stabil terlepas dari siapa yang menguasai hasil akhirnya — misalnya alat berat, logistik tambang, atau jasa sertifikasi lingkungan — ketimbang masuk langsung ke kepemilikan IUP.

Kalau kamu sudah punya bisnis

Kalau bisnismu bersentuhan langsung dengan IUP — baik sebagai pemegang izin, kontraktor, atau trader yang membeli komoditas dari tambang — saatnya menghitung ulang proyeksi cashflow dengan skenario pesimistis: porsi negara naik signifikan setelah modal balik. Konsultasikan ke tim legal soal klausul kontrak jual-beli jangka panjang yang kamu pegang, terutama soal mekanisme harga dan siapa yang menanggung risiko kalau aturan bagi hasil berubah di tengah jalan. Jangan panic sell aset atau buru-buru merestrukturisasi — tunggu aturan turunan resmi, tapi pastikan kamu sudah punya opsi cadangan kalau skenario terburuk (ambil alih saham) benar-benar menyasar perusahaanmu.

Dampak yang lebih luas ke masyarakat

Kalau kamu punya reksadana atau saham di portofolio yang terekspos sektor tambang dan energi, volatilitas (gejolak harga) dalam beberapa pekan ke depan kemungkinan masih tinggi sampai ada kejelasan formula. Di sisi lain, sektor pertambangan sebenarnya hanya menyerap 1,2% tenaga kerja nasional — sekitar 1,7 juta orang — tapi angka ini menyembunyikan ketimpangan regional yang tajam. Di triwulan II 2026, pertambangan dan penggalian jadi satu-satunya dari 17 lapangan usaha yang dipantau BPS yang tumbuh negatif, minus 1,64%. Sebelum instruksi 70% ini pun, pemangkasan kuota produksi batu bara sudah mengancam PHK sekitar 100.000 pekerja menurut asosiasi pengusaha batu bara (APBI-ICMA). Kalau kebijakan baru ini memperlambat investasi lebih jauh, daerah penghasil tambang seperti Kalimantan dan Sulawesi yang paling rentan merasakan dampaknya di lapangan kerja — jauh sebelum dampaknya terasa di angka pertumbuhan nasional.

Yang Perlu Dipantau

  • Aturan turunan: apakah terbit Peraturan Pemerintah atau Permen ESDM yang menjabarkan formula hitung 70% — ini penentu apakah kekhawatiran pasar mereda atau makin dalam.

  • 1 Januari 2027: tanggal berlaku penuh ekspor satu pintu lewat DSI untuk batu bara, sawit, dan feronikel — momentum ini kemungkinan akan dipakai pemerintah untuk sekaligus menjalankan instruksi 70%.

  • Respons investor besar: perhatikan apakah ada perusahaan tambang asing yang merevisi rencana investasi smelter atau ekspansi pasca-instruksi ini.

  • Laporan keuangan emiten tambang kuartal IV 2026 dan proyeksi 2027: akan jadi indikator pertama seberapa besar pasar benar-benar mengoreksi valuasi jangka panjang sektor ini, bukan cuma reaksi sesaat.

  • Sikap resmi MIND ID dan BUMN tambang lain: apakah ada sinyal negara akan benar-benar mengambil alih saham perusahaan swasta tertentu, atau opsi itu sebatas alat tawar-menawar.

Penutup

Keinginan negara mengambil porsi lebih besar dari kekayaan tambangnya sendiri itu sah, dan datanya pun mendukung — selisih harga ekspor yang hampir separuh dari harga pasar global bukan kebetulan. Tapi niat baik yang disampaikan tanpa formula jelas punya efek yang sama dengan ketidakpastian itu sendiri: investor tidak pernah lari dari angka besar, mereka lari dari angka yang tidak bisa dihitung. Kalau Indonesia ingin pulang dengan porsi 70% yang nyata, pertanyaan yang lebih penting dari "berapa persen" adalah "dihitung dari apa, dan siapa yang menentukannya" — karena tanpa jawaban itu, risikonya bukan cuma saham ANTM atau MDKA yang terkoreksi sehari, tapi kue tambang yang keburu mengecil sebelum sempat dibagi.

Sumber

  • CNN Indonesia — "Prabowo Instruksikan Bahlil: 70% Hasil Tambang Harus Dinikmati Negara"

  • CNBC Indonesia Research — "Prabowo Minta 70% Hasil Tambang ke Negara, Duitnya Selama Ini ke Mana?"

  • BeritaSatu — "Terbitkan IUP, Prabowo Wajibkan 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara"

  • IDX Channel — "Saham Tambang Ramai-Ramai Berguguran usai Prabowo Minta Negara Nikmati 70 Persen Keuntungan"

  • Kontan (Investasi & Industri) — "IHSG Melemah ke 5.320 di Tengah Koreksi Saham Tambang" dan "Presiden Prabowo Bidik 70% Hasil Tambang untuk Negara, Ini Kata Pakar"

  • Kumparan Bisnis — "Prabowo Mau Kuasai 70 Persen Hasil Tambang, Aspebindo Minta Skema Perhitungan Diperjelas"

  • Inilah.com — "Ambisi 70 Persen Hasil Tambang: Indonesia Siap Ditinggal Investor?"

  • Katadata Databoks — "Sektor Pertambangan Hanya Serap 1% Tenaga Kerja di Indonesia"

  • Kompas.id — "Mengapa Pertambangan Tak Lagi Jadi Penopang Utama Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Triwulan II-2026?"

  • APBI-ICMA — "Kuota Produksi Batu Bara Dipangkas, 100.000 Pekerja Terancam PHK"

  • Kementerian ESDM — "Divestasi 51% Saham PT Freeport Indonesia, Simbol Kedaulatan Negara"

  • Kontan Industri — "Bahlil Koordinasi dengan DSI soal Ekspor Satu Pintu Komoditas Minerba Mulai 2027"

  • GIS Reports Online & riset kebijakan lithium Meksiko-Chile — konteks perbandingan nasionalisme sumber daya global