🍱MBG Serap Rp139,77 Triliun: Rapi di Angka, Tapi PR Data Penerima Belum Kelar

Ringkasan Cepat

• Sampai 16 September 2026, program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah membelanjakan Rp139,77 triliun atau 63,89% dari pagu Rp218,77 triliun — hampir 57 juta orang (56,99 juta) sudah menerima manfaatnya, meski masih 17,56 juta orang di bawah target 74,56 juta.

• Bersamaan dengan itu, Badan Gizi Nasional (BGN) mencoret 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima — sebagian besar sekolah elite dan sekolah berkurikulum internasional yang selama ini menolak dana BOS — demi mengalihkan jatah ke wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) seperti Maluku dan Papua.

• Di sisi lain, 1.276 dapur (SPPG) ditangguhkan operasinya karena belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), dan 654 di antaranya berstatus kritis dengan tenggat tujuh hari sebelum diusulkan tutup permanen.

• Belanja modal (untuk bangun dapur dan peralatan) terserap paling cepat, 71,03%, jauh di atas belanja pegawai dan bahan pangan — sinyal bahwa ekspansi fisik dapur berjalan lebih kencang ketimbang kesiapan mengoperasikannya secara aman.

• Sisa Rp79 triliun harus habis dalam waktu kurang dari 3,5 bulan — butuh percepatan belanja sekitar 37% dari rata-rata bulanan sepanjang Januari–September.

Dua Cerita di Balik Satu Angka Rp139,77 Triliun

Rp139,77 triliun itu angka yang gampang dibaca sebagai kabar baik: lebih dari separuh anggaran tahunan sudah mengalir, hampir 57 juta orang — dari anak sekolah sampai ibu hamil — sudah dapat makan bergizi gratis. Kepala BGN Sudaryono memaparkan angka ini dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR pada 17 September 2026, sehari setelah data ditutup per 16 September.

Tapi baca lebih pelan, dan angka yang sama membelah jadi dua cerita berbeda. Cerita pertama soal kecepatan uang keluar. Cerita kedua soal ke mana uang itu sebenarnya pergi — dan di situlah pembersihan 1.653 sekolah serta penangguhan 1.276 dapur jadi lebih penting daripada sekadar angka serapan.

Perlu digarisbawahi dulu soal pagu Rp218,77 triliun ini, karena angkanya sudah berkali-kali berubah sepanjang tahun dan gampang bikin bingung. Rencana awal MBG sempat dipatok Rp335 triliun, lalu dipangkas ke sekitar Rp268 triliun, dan akhirnya "dioptimalkan" lagi menjadi Rp229,75 triliun untuk total anggaran BGN tahun ini. Dari jumlah itu, Rp218,77 triliun (98,86%) dialokasikan khusus untuk program pemenuhan gizi alias MBG, sisanya Rp2,53 triliun untuk kegiatan gizi non-MBG. Jadi ketika BGN bilang serapan 63,89%, itu dihitung dari pagu yang sudah "diciutkan" tiga kali sepanjang 2026 — bukan dari rencana ambisius Rp335 triliun di awal.

Siapa yang Dicoret, dan Kenapa Itu Justru Kabar Baik

Bagian paling menarik dari laporan BGN bulan ini sebenarnya bukan angka serapan, melainkan siapa yang baru saja dikeluarkan dari daftar penerima. Sebanyak 1.653 satuan pendidikan dicoret — dan ini bukan sekolah miskin yang tiba-tiba diputus bantuannya. Menurut Sudaryono, sekolah-sekolah yang dicoret adalah institusi yang selama ini menolak dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), termasuk sekolah berkurikulum Cambridge dan sekolah setara Akademi Taruna Nusantara — kategori sekolah yang secara finansial mandiri dan tidak bergantung pada bantuan pemerintah.

Orang tua di sekolah-sekolah itu, menurut BGN, sudah menyetujui pencabutan tersebut. Jatah yang tadinya mengalir ke sana dialihkan ke wilayah 3T — dengan Maluku dan Papua jadi prioritas utama, karena di dua provinsi ini saja masih ada sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum terlayani sama sekali.

Ini penting untuk dipahami di tengah kritik lama bahwa MBG "salah sasaran". Selama ini, kritik salah sasaran biasanya datang dari arah sebaliknya — orang miskin yang tidak kebagian sementara yang mampu justru dapat. Pencoretan 1.653 sekolah ini adalah salah satu langkah konkret pertama BGN mengoreksi arah itu, bukan sekadar mengejar jumlah penerima yang terus membesar di atas kertas. Tapi satu langkah koreksi tidak otomatis menyelesaikan masalah struktural yang lebih besar — dan itu terlihat jelas di angka target penerima yang justru meleset.

Per 31 Agustus 2026, MBG baru menjangkau 56,99 juta orang dari target 74,56 juta — selisih 17,56 juta. Angka target ini sendiri sudah lebih rendah dari target awal tahun sebesar 82,9 juta penerima yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk akhir 2026. Artinya target sudah dikoreksi turun sekali di tengah jalan, dan realisasinya masih tertinggal dari target yang sudah dikoreksi itu. BGN sendiri menegaskan gap ini bukan berarti program berhenti, melainkan bagian dari proses "agar ekspansi MBG berjalan lebih tepat sasaran, aman, akuntabel, dan berkelanjutan" — kalimat yang secara implisit mengakui bahwa mengejar kuantitas penerima tanpa mengecek kualitas data selama ini jadi biang masalah.

Dapur yang Dibangun Lebih Cepat daripada Dapur yang Siap Beroperasi

Kalau pencoretan sekolah adalah soal akurasi penerima, masalah kedua yang muncul bulan ini soal kesiapan dapur — dan di sinilah rincian belanja per kategori jadi menarik. Dari tiga jenis belanja BGN, belanja modal (untuk membangun dapur dan membeli peralatan) paling cepat terserap: 71,03%. Bandingkan dengan belanja pegawai 64,33% dan belanja barang/jasa (termasuk bahan pangan) 63,82%.

Selisih ini bukan angka kosong. Ia sejalan persis dengan temuan lain di bulan yang sama: BGN menangguhkan operasi 1.276 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) — sebutan resmi untuk dapur MBG — karena belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), izin yang memastikan dapur itu aman secara sanitasi untuk memasak makanan bagi puluhan juta orang. Dari 1.276 dapur itu, 821 masih dalam proses registrasi SLHS, 447 sudah mendaftar tapi gagal memenuhi standar, dan 8 belum jelas statusnya.

Yang lebih serius, 654 dapur berstatus "kritis" — gabungan dari 447 yang gagal memenuhi standar plus 199 yang bahkan belum pernah mendaftar SLHS sama sekali. BGN memberi tenggat tujuh hari sejak pertengahan September untuk membereskan izin ini, sebelum diusulkan ditutup permanen. Sebaran dapur bermasalah ini paling banyak di Jawa (927 unit), disusul Sumatra (239 unit), dan wilayah lain di luar Jawa-Sumatra (110 unit) — jadi ini bukan cuma soal daerah terpencil yang minim infrastruktur, tapi juga menyentuh Jawa yang notabene sudah paling lama dan paling padat dilayani MBG.

Kalau digabung, gambarannya jadi jelas: uang untuk membangun fisik dapur mengalir lebih deras daripada kemampuan sistem memastikan dapur itu layak dan aman dioperasikan. Ini konteks penting di balik rencana pembukaan 2.700 dapur baru di wilayah 3T sepanjang September — sementara masih ada sekitar 13.000 dapur lain yang mengantre untuk diaktivasi. Ekspansi terus jalan, tapi kapasitas pengawasan mutu tampaknya belum sepenuhnya mengejar kecepatan ekspansi itu.

Kritik dari Luar: Bukan Cuma Soal Uang, Tapi Soal Tujuan

Di luar pembenahan internal BGN, kritik dari lembaga independen tetap datang deras — dan levelnya bukan lagi sekadar "anggarannya kurang transparan", tapi mempertanyakan filosofi programnya. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, bahkan menyarankan moratorium (penghentian sementara) program hingga tiga bulan, karena menurutnya akar masalah ada di desain awal MBG yang disusun terburu-buru dan minim persiapan — bukan sekadar soal alokasi anggaran yang perlu dipangkas atau dialihkan.

Koleganya di Celios, Media Wahyudi Askar, mempertanyakan skala anggaran secara lebih spesifik: kalau MBG benar-benar difokuskan ke wilayah 3T dan kelompok paling rentan (busui, bumil, balita — dikenal sebagai kelompok 3B), anggaran yang dibutuhkan diperkirakan cukup sekitar Rp67 triliun untuk 26 juta penerima. Bandingkan dengan Rp218,77 triliun yang dialokasikan sekarang untuk menjangkau target hampir tiga kali lipatnya — sebuah pertanyaan mendasar soal efisiensi skala program yang dijalankan dengan pendekatan hampir universal, bukan tersasar ketat.

Celios turut mencatat estimasi bahwa kesalahan inklusi — penerima yang sebetulnya tidak berhak tapi tetap kebagian — bisa mencapai lebih dari 30% dari total penerima MBG. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam analisisnya menemukan pola yang lebih tajam: kelompok miskin yang bahkan makan cuma sekali sehari justru tidak kebagian MBG, sementara kelompok yang sudah cukup mampu secara ekonomi tetap menerima. KPK menilai ini terjadi karena implementasi MBG selama ini lebih berorientasi pada jumlah penerima ketimbang pencapaian tujuan utamanya: menekan stunting dan kekurangan gizi. Ombudsman RI menambahkan temuan soal potensi maladministrasi dan data yang kerap tidak akurat di lapangan.

Dari sisi makro, simulasi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memberi konteks yang bikin rendah hati: dampak MBG terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional diproyeksikan hanya berkisar 0,15–0,17% pada titik puncaknya — dan puncak itu baru diperkirakan tercapai belasan tahun ke depan, sebelum efeknya berangsur menyusut lagi ke titik nol dalam jangka panjang. Dengan kata lain, sebagai stimulus ekonomi jangka pendek, dampaknya kecil; nilainya lebih terletak pada perbaikan gizi jangka panjang generasi muda — kalau eksekusinya benar-benar tepat sasaran.

Mengejar Rp79 Triliun dalam Sisa Waktu yang Sempit

Ada satu perhitungan sederhana yang jarang disorot: kalau BGN mempertahankan kecepatan belanja yang sama seperti Januari–September (rata-rata sekitar Rp16,4 triliun per bulan), sisa Rp79 triliun baru akan habis dalam waktu sekitar 4,8 bulan lagi. Masalahnya, waktu yang tersisa sampai 31 Desember 2026 cuma sekitar 3,5 bulan. Artinya BGN perlu mempercepat laju belanja sekitar 37% dari kecepatan rata-ratanya selama ini.

Ini sebenarnya bukan pola aneh untuk anggaran pemerintah Indonesia — secara historis, belanja negara memang cenderung menumpuk di kuartal III dan IV, terutama untuk pembayaran subsidi, kompensasi energi, dan penyelesaian kontrak proyek yang jatuh tempo akhir tahun. Kementerian Keuangan bahkan sudah mulai mengubah pola ini sejak awal 2026 agar belanja lebih merata sepanjang tahun, dan sempat berhasil mengerek realisasi kuartal I hingga 31,4% — jauh lebih cepat dari kebiasaan tahun-tahun sebelumnya.

Tapi untuk MBG, percepatan akhir tahun ini punya risiko yang lebih spesifik: kalau dikebut tanpa pengetatan pengawasan, potensi kesalahan sasaran dan dapur yang belum siap bisa makin besar, bukan makin kecil. Justru di titik inilah keputusan mencoret 1.653 sekolah dan menangguhkan 1.276 dapur jadi ujian: apakah BGN berani terus melakukan pembersihan serupa sambil mengejar target serapan, atau pembersihan ini cuma gestur simbolis menjelang tutup buku.

Apa Artinya Buat Kamu

Kalau kamu masih karyawan dan ingin mulai usaha

Peluang di rantai pasok MBG masih terbuka — jadi vendor katering lokal, pemasok bahan pangan segar, atau bergabung sebagai tenaga di SPPG (total sudah menyerap hampir 987.000 tenaga kerja langsung dari sekitar 21.000 dapur yang beroperasi, dan 32.000 di antaranya bahkan diangkat jadi ASN berstatus PPPK sejak Februari 2026 untuk posisi kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan). Tapi jangan masuk dengan asumsi program ini "pasti aman selamanya". Dengan 1.276 dapur baru saja ditangguhkan karena masalah sertifikasi higiene, standar kepatuhan sekarang jadi syarat masuk, bukan formalitas belakangan. Kalau tertarik jadi operator SPPG, siapkan dulu dokumen SLHS dan pahami bahwa arus kas dari pemerintah bisa telat mengikuti ritme birokrasi anggaran — jangan taruh semua modal usahamu di sana.

Kalau kamu sudah punya bisnis di rantai pasok MBG

Kalau kamu sudah jadi vendor atau operator dapur, momentum September ini adalah sinyal peringatan, bukan sekadar berita. BGN sedang benar-benar menegakkan standar SLHS dan bersedia menutup dapur yang tidak patuh dalam hitungan hari, bukan bulan. Kalau dapurmu belum tersertifikasi penuh, urus sekarang — jangan menunggu sampai masuk daftar 654 yang berstatus kritis. Ini juga waktu yang tepat mengaudit ulang rantai pasok bahan pangan lokalmu, karena tren refocusing ke wilayah 3T berarti permintaan bergeser secara geografis, dan vendor yang cuma nyaman melayani Jawa berisiko kehilangan porsi kalau tidak ikut ekspansi.

Kalau kamu orang tua atau bagian dari masyarakat umum

Kalau anakmu bersekolah di institusi yang baru dicoret dari daftar MBG — sekolah swasta mapan atau berkurikulum internasional — ini bukan hukuman, melainkan realokasi ke anak-anak yang benar-benar membutuhkan di wilayah 3T. Sebaliknya, kalau kamu tinggal di daerah yang selama ini belum terlayani, pantau jadwal aktivasi 2.700 dapur baru di wilayahmu. Dan sebagai pembayar pajak, wajar untuk terus bertanya: apakah Rp139,77 triliun yang sudah keluar benar-benar sampai ke perut yang paling membutuhkan, atau masih sekadar mengejar angka penerima yang enak dilaporkan.

Yang Perlu Dipantau

• Realisasi akhir tahun: apakah sisa Rp79 triliun benar-benar terserap sebelum 31 Desember 2026, dan laporan realisasi berikutnya dalam rapat lanjutan dengan Komisi IX DPR.

• Tenggat tujuh hari untuk 654 SPPG berstatus kritis — apakah mereka berhasil mengurus SLHS atau benar-benar ditutup permanen menjelang akhir September 2026.

• Progres pembukaan 2.700 dapur baru di wilayah 3T serta nasib 13.000 dapur lain yang masih mengantre aktivasi.

• Update angka penerima manfaat menuju target 74,56 juta — apakah gap 17,56 juta menyempit atau targetnya dikoreksi turun lagi.

• Tindak lanjut temuan KPK dan Ombudsman soal akurasi data penerima — apakah ada audit independen tambahan menjelang penyusunan anggaran MBG 2027.

Penutup

Rp139,77 triliun sudah mengalir dan hampir 57 juta orang sudah kebagian makan bergizi gratis — itu fakta yang layak diakui. Tapi program sebesar ini tidak akan pernah dinilai dari seberapa cepat uangnya habis, melainkan dari seberapa berani ia terus mencoret nama yang salah dan menutup dapur yang belum layak, bahkan ketika itu membuat angka penerimanya terlihat kurang mengesankan di atas kertas. Kalau BGN berhenti melakukan pembersihan seperti bulan ini demi mengejar target akhir tahun, itu tanda program sedang mundur, bukan maju — apa pun besaran anggaran yang berhasil diserap.

Sumber

• Antara News — "Program MBG serap anggaran Rp139,77 triliun hingga September 2026"

• Antara News — "BGN coret 1.653 satuan pendidikan dari penerima MBG, alih fokus ke 3T"

• Antara News — "BGN tangguhkan 1.276 SPPG dan usulkan tutup permanen 654 dapur MBG"

• Jawa Pos — "Anggaran MBG Terserap 63,89 Persen per September 2026, Sisa Rp79 Triliun sampai Akhir Tahun"

• Kontan — "MBG Diklaim Jangkau 60 Juta Orang, Celios: Ada Pergeseran dari Gizi ke Motif Ekonomi"

• Kontan — "Perlu Evaluasi Total, Ekonom: Program MBG Perlu Dihentikan Sementara"

• Suara.com — "Ekonom Celios Pertanyakan Anggaran MBG Rp268 Triliun: Kalau Fokus ke 3T, Cukup Rp67 Triliun"

• Jawa Pos — "Analisis KPK Ungkap MBG Tak Tepat Sasaran, Kelompok Miskin Tak Kebagian Jatah"

• Ombudsman RI — "Ombudsman RI Temukan Empat Potensi Maladministrasi dalam Program Makan Bergizi Gratis"

• Antara News — "MBG serap hampir satu juta tenaga kerja lewat dapur SPPG"

• CNBC Indonesia — "BGN Prioritaskan Daerah 3T, 2.700 Dapur MBG Segera Dibuka September"

• DJPb Kemenkeu — "Kemenkeu Ubah Pola Belanja Pemerintah, Realisasi Kuartal I 2026 Terkerek 31,4%"

</markdown>