📉BEI Depak 18 Emiten Termasuk Sritex, Bersih-Bersih Pasar Modal di Tengah Luka yang Belum Sembuh

Ringkasan Cepat

• Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi mendepak 18 emiten dari papan perdagangan efektif hari ini, 10 November 2026 — tujuh karena pailit, 11 karena disuspensi (diberhentikan sementara perdagangannya) lebih dari 50 bulan. Sritex (SRIL) ada di dalamnya.

• Per akhir Maret 2026, Sritex masih punya 45.866 pemegang saham ritel yang menguasai 39,89% saham beredar ke publik — termasuk investor kawakan Lo Kheng Hong yang kebagian saham senilai sekitar Rp30,56 miliar.

• BEI mewajibkan setiap emiten yang delisting membeli balik (buyback) saham publiknya, tapi hingga 5 November — lima hari sebelum deadline — 12 dari 18 emiten itu belum juga menuntaskan kewajiban tersebut.

• Ini bukan kejadian berdiri sendiri: sepanjang 2021–2024 BEI cuma mendepak 1 emiten per tahun (2022 malah nol), lalu melompat jadi 10 emiten sekaligus pada Juli 2025, dan sekarang 18 emiten dalam sehari — sinyal masalah yang menumpuk, bukan membaik.

• Gelombang ini kemungkinan baru pembukaan: sejak Juni 2026 BEI sudah memberi "lampu merah" ke 59 emiten lain yang berpotensi delisting paksa berikutnya, termasuk dua BUMN karya, Wijaya Karya (WIKA) dan Waskita Karya (WSKT).

18 Nama yang Hilang dari Papan Pantau

Mulai hari ini, 18 kode saham ini tidak lagi bisa diperjualbelikan lewat aplikasi trading biasa: Cowell Development (COWL), Jaya Bersama Indo (DUCK), Envy Technologies Indonesia (ENVY), Golden Plantation (GOLL), Eureka Prima Jakarta (LCGP), Limas Indonesia Makmur (LMAS), Marga Abhinaya Abadi (MABA), Mitra Pemuda (MTRA), Polaris Investama (PLAS), Sejahtera Bintang Abadi Textile (SBAT), Northcliff Citranusa Indonesia (SKYB), Sri Rejeki Isman atau Sritex (SRIL), Sugih Energy (SUGI), Tianrong Chemicals Industry (TDPM), Omni Inovasi Indonesia (TELE), Sunindo Adipersada (TOYS), Triwira Insanlestari (TRIL), dan Nusantara Inti Corpora (UNIT).

Dasarnya Peraturan Bursa Nomor I-N. Tujuh di antaranya — Sritex salah satunya — didepak karena sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Sebelas sisanya dihukum karena sahamnya "tidur" alias disuspensi lebih dari 50 bulan tanpa tanda-tanda perusahaan bisa pulih. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I BEI, Vera Florida, menegaskan status perusahaan tercatat dicabut, meski perusahaan tetap wajib bayar utang dan lapor ke OJK.

Patut digarisbawahi: ini daftar lokal murni soal pasar modal Indonesia, bukan fenomena global. Delisting di bursa lain (New York, London, atau bursa ASEAN tetangga) punya mekanisme dan ritme sendiri yang tidak nyambung langsung ke kasus ini.

Dari Raksasa Tekstil Terbesar Asia Tenggara ke Papan Hapus

Kalau kamu cuma ingat Sritex dari headline PHK tahun lalu, ini kronologi lengkapnya. Masalah sebenarnya sudah dimulai Agustus 2024, saat anak usahanya, Sinar Pantja Djaja di Semarang, memangkas 340 pekerja. Dua bulan kemudian, 21 Oktober 2024, Pengadilan Niaga Semarang resmi menyatakan Sritex pailit. Manajemen melawan lewat kasasi ke Mahkamah Agung, tapi kandas — ditolak 18 Desember 2024.

Begitu kendali perusahaan pindah ke tangan kurator, PHK massal pecah dalam hitungan minggu. Dari Januari sampai akhir Februari 2025, lebih dari 10.600 karyawan di seluruh Grup Sritex (sumber berbeda menyebut rentang 10.665 hingga 11.025, tergantung apakah anak usaha seperti Bitratex Industries dihitung terpisah) kehilangan pekerjaan. Pabrik benar-benar tutup pada 1 Maret 2025. Kurator sendiri mengaku PHK dipercepat karena terlalu banyak karyawan sudah mengundurkan diri lebih dulu, dan berkomitmen membayar gaji serta hak-hak yang masih tertunggak sejak 2024.

Yang sering terlewat dari cerita PHK itu: masih ada manusia di sisi lain neraca — para pemegang sahamnya. Per akhir Maret 2026, tercatat 45.866 pemegang saham memegang 8,16 miliar lembar saham publik Sritex, setara 39,89% dari total saham beredar. Pemegang saham mayoritas, PT Huddleston Indonesia, menguasai 59,03%, sisanya tersebar ke investor institusi asing seperti Chesney International (4,52%) dan Cassell International (4,40%). Salah satu nama yang nyangkut di sana adalah Lo Kheng Hong, investor yang dijuluki "Warren Buffett Indonesia" — ia memegang 209,33 juta lembar, atau 1,02% saham publik, yang di harga terakhir sebelum suspensi (Rp146 per lembar) bernilai sekitar Rp30,56 miliar. Kalau investor seterkenal dan sekawakan itu pun ikut tersangkut, bayangkan posisi puluhan ribu investor ritel lain yang lebih awam.

Uang yang "Nyangkut": Kenapa Buyback Bukan Solusi Ajaib

BEI tidak membiarkan investor publik begitu saja. Berdasarkan POJK Nomor 45/2024, emiten yang delisting wajib melakukan buyback — membeli balik saham milik publik — dengan harga diambil dari yang lebih tinggi antara rata-rata harga perdagangan 30 hari terakhir sebelum suspensi, atau nilai buku per saham dari laporan keuangan terbaru. Untuk gelombang ini, keterbukaan informasi soal rencana buyback wajib disampaikan paling lambat 10 Mei 2026, dengan periode pelaksanaan 11 Mei sampai 9 November 2026 — tepat sehari sebelum delisting efektif.

Realitasnya jauh dari rapi. Hingga 5 November 2026, lima hari sebelum deadline, 12 dari 18 emiten itu belum menuntaskan kewajiban buybacknya. Budi Frensidy, pengamat pasar modal Universitas Indonesia, blak-blakan soal ini: harapan investor pada buyback "cenderung tidak realistis, terutama bagi emiten yang sudah pailit", karena dalam proses kepailitan pemegang saham duduk paling buncit di daftar antrean — kreditur (pihak yang memberi pinjaman) dibayar lebih dulu, baru sisa aset (kalau ada) dibagi ke pemegang saham. Adrian Djie dari Kiwoom Sekuritas menambahkan, buyback butuh kas dan kapasitas pendanaan, sementara aset perusahaan pailit sudah di bawah kendali kurator, bukan manajemen. Pesan Budi ke investor cukup tegas: "Jangan menggantungkan harapan pada buyback yang belum pasti terlaksana."

Secara hukum, delisting tidak menghapus kepemilikan saham investor. Yang hilang adalah tempat jual-belinya yang mudah. Saham yang sudah delisting masih bisa diperdagangkan lewat pasar negosiasi (transaksi langsung antar-investor lewat perantara sekuritas, di luar mekanisme lelang terbuka bursa), tapi likuiditasnya nyaris tidak ada dan harga realisasinya bisa jatuh jauh di bawah harga suspensi terakhir — pada kasus-kasus delisting paksa sebelumnya, transaksi bahkan pernah terjadi di bawah Rp10 per lembar.

Bukan Insiden, Tapi Tren: Pasar Modal RI yang Sedang Berdarah

Kalau kamu melihat ini sebagai berita satu hari, kamu melewatkan pola yang lebih besar. Coba bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya: 2021 hanya 1 emiten delisting, 2022 nol, 2023 satu, 2024 satu lagi. Lalu Juli 2025, BEI untuk pertama kalinya mendepak 10 emiten sekaligus dalam satu hari. Sekarang, November 2026, jumlahnya sudah 18 — hampir dua kali lipat dari rekor setahun sebelumnya. Laju pembersihan ini melonjak drastis dalam waktu singkat, dan itu bisa dibaca dua arah: BEI akhirnya serius menegakkan aturan, atau penumpukan "saham zombie" selama bertahun-tahun sudah separah itu sampai harus dibersihkan beramai-ramai.

Dan 18 ini mungkin cuma pembukaan. Sejak 30 Juni 2026, BEI sudah merilis daftar 59 emiten lain yang masuk radar delisting paksa karena disuspensi lebih dari enam bulan — satu di antaranya, PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia, sudah tersuspensi 87 bulan sejak April 2019. Yang membuat daftar ini terasa lebih berat: tiga di antaranya adalah BUMN, yaitu Wijaya Karya (WIKA), Waskita Karya (WSKT), dan Indofarma (INAF). Ini bukan perusahaan kecil tak dikenal — WIKA dan Waskita adalah nama besar di balik proyek-proyek infrastruktur negara selama satu dekade terakhir, dan kini keduanya ikut masuk daftar perusahaan pelat merah yang terancam hengkang dari bursa.

Semua ini terjadi di tengah pasar modal yang sudah lelah lebih dulu. Sepanjang 2026, IHSG tercatat sebagai salah satu indeks saham berperforma terburuk di dunia, longsor sekitar 29% dari posisi awal tahun di kisaran 7.000 ke level sekitar 5.000, dengan investor asing mencatat net sell (jual bersih — nilai saham yang dijual asing lebih besar dari yang dibeli) kumulatif sekitar Rp98 triliun hingga awal November. Pipa IPO (penawaran saham perdana perusahaan baru) pun ikut mengering: hanya 7 perusahaan baru melantai di bursa sepanjang 2026 hingga awal Oktober, jauh di bawah target BEI sebanyak 50 perusahaan dan realisasi 2025 yang mencapai 26 emiten. BEI sendiri kini menolak sekitar 60% calon emiten yang mengajukan pencatatan, naik tajam dari 20–30% sebelumnya, seiring aturan free float (persentase saham yang benar-benar beredar bebas di publik) yang diperketat pasca-sorotan dari MSCI.

Letak kontradiksinya ada di sini, dan harus dijelaskan bersamaan: Budi Frensidy menilai pembersihan saham zombie ini sentimen positif jangka panjang karena menjaga kredibilitas pasar — "kalau saham yang sudah puluhan bulan disuspensi itu dibiarkan terus, kredibilitas pasar menjadi lebih buruk," katanya. Tapi pembersihan ini terjadi justru saat pintu masuk (IPO) makin sempit dan uang asing terus keluar. Dengan hanya 7 emiten baru masuk melawan 18 yang keluar dalam semalam, jumlah bersih perusahaan tercatat di BEI tahun ini sudah negatif. Jadi "bersih-bersih" ini memang perlu, tapi menyebutnya murni berita baik tanpa konteks adalah menyederhanakan — ini terjadi di tengah kepercayaan pasar yang sudah tergerus duluan, bukan di tengah pasar yang sedang sehat-sehat mencuci muka.

Apa Artinya Buat Kamu

Kalau kamu masih karyawan dan ingin mulai usaha

Kalau kamu lagi belajar investasi sebagai modal awal sebelum merintis usaha, jadikan kasus ini standar minimum due diligence: sebelum beli saham lapis ketiga (saham kecil dengan kapitalisasi rendah dan likuiditas tipis) yang harganya "murah" di bawah Rp200, cek dulu riwayat suspensinya di situs BEI. Saham yang sudah disuspensi lebih dari enam bulan otomatis masuk radar delisting — itu bukan rumor, itu aturan tertulis. Kalau rencananya membangun usaha yang nanti bermitra dengan perusahaan terbuka (jadi vendor, distributor, atau penerima investasi), status pencatatan dan histori laporan keuangan mitra calon kamu itu bukan formalitas, tapi alat deteksi dini risiko gagal bayar.

Kalau kamu sudah punya bisnis

Kalau kamu sedang mempertimbangkan IPO sebagai jalan ekspansi, data tahun ini perlu jadi alarm: tingkat penolakan BEI naik ke 60%, artinya tata kelola dan transparansi laporan keuangan kamu harus benar-benar matang sebelum mengajukan, bukan sekadar memenuhi syarat minimal. Kalau bisnismu punya eksposur ke salah satu dari 59 emiten "lampu merah" — sebagai kreditur, pemasok, atau penerima pembayaran — mulai hitung ulang ketergantungan kamu pada mereka sekarang, bukan setelah mereka ikut didepak seperti Sritex.

Untuk masyarakat luas yang terdampak tak langsung

Ribuan mantan karyawan Sritex masih menunggu kejelasan hak pesangon dari kurator, dan proses itu berjalan lambat karena aset perusahaan harus dibagi ke kreditur dulu. Kalau kamu punya reksa dana atau produk investasi berbasis saham, cek apakah portofolionya menyentuh saham-saham yang sedang disuspensi — eksposur kecil pun tetap eksposur, dan di tengah IHSG yang sedang tertekan, lebih baik tahu lebih awal daripada terkejut belakangan.

Yang Perlu Dipantau

• Sanksi OJK dan BEI terhadap 12 emiten yang belum menuntaskan buyback setelah deadline 9 November 2026 lewat.

• Keputusan lanjutan BEI terhadap 59 emiten "lampu merah", termasuk nasib WIKA, Waskita Karya, dan Indofarma — apakah masuk gelombang delisting berikutnya.

• Data net sell asing bulanan BEI untuk November–Desember 2026, untuk melihat apakah tekanan ke IHSG mereda atau justru memburuk menjelang akhir tahun.

• Realisasi akhir target IPO BEI 2026 — apakah bisa mendekati revisi target yang lebih rendah dari 50 perusahaan, atau tetap mandek di angka belasan.

• Kejelasan pembayaran sisa hak eks-karyawan Sritex (gaji tertunggak, pesangon, cuti) dari proses kepailitan yang masih berjalan di bawah kurator.

Penutup

Delisting ini bukan sekadar urusan administrasi bursa yang selesai begitu layar trading berubah warna. Di balik setiap kode saham yang hilang hari ini, ada puluhan ribu rekening investor — dari yang sekawakan Lo Kheng Hong sampai yang baru belajar buka aplikasi sekuritas — yang kini harus menerima bahwa uang mereka terkunci di aset yang nyaris tak bisa dijual, sementara pasar yang mereka percayai sedang mengalami tahun terburuknya dalam sejarah modern. Bersih-bersih memang perlu, tapi jangan sampai kamu salah baca sinyalnya: pasar yang sehat membersihkan dirinya saat sedang kuat, bukan saat sedang terbaring sakit.

Sumber

• Bisnis Indonesia — "Tok! BEI Delisting 18 Saham Hari Ini (10/11), Ada Sritex (SRIL) hingga TELE"

• Kontan Insight — "BEI Bakal Mendepak 18 Emiten dari Bursa"

• Kontan — "BEI Delisting 18 Emiten, Ini Dampaknya Terhadap Pasar Modal"

• Kontan — "Kewajiban Buyback Emiten Delisting Dinilai Sulit Terealisasi, Ini Kata Pengamat"

• Kontan — "18 Saham Dihapus dari BEI, Siapa yang Wajib Buyback Jika Emiten Pailit/Tak Mampu?"

• Kontan — "BEI Umumkan 59 Emiten Berpotensi Delisting Paksa, Dua BUMN Masuk Daftar"

• CNBC Indonesia — "BEI Resmi Hapus 18 Saham Perusahaan, Ini Daftarnya!"

• CNBC Indonesia — "45.866 Investor Nyangkut di Sritex (SRIL), Ada Lo Kheng Hong Rp30 M"

• CNBC Indonesia — "IHSG di 2026 Ambruk Parah, Terburuk di Dunia-Ditinggal Investor Asing"

• CNBC Indonesia — "Puluhan Emiten Delisting dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Daftarnya!"

• CNBC Indonesia — "Sedih! Tahun Lalu Ramai & Berisik: IPO di 2026 Sepi, Baru 7 Emiten"

• Katadata — "BEI Delisting Sritex (SRIL) dan 17 Emiten Lain pada 10 November, Imbau Buyback"

• Katadata — "39% Saham Sritex Dipegang Retail Jelang Delisting, Lo Kheng Hong Punya 30 Miliar"

• Kompas Money — "BEI Umumkan 59 Emiten Berpotensi Delisting, Ada BUMN Karya"

• CNBC Indonesia — "Sritex PHK 11.025 Pekerja, Begini Kronologinya"

</markdown>