🚬Belanja Rokok Rumah Tangga RI Kini Lampaui Susu, Daging, Bahkan Beras

Ringkasan Cepat

• Data BPS per Maret 2026 menunjukkan rata-rata pengeluaran rokok dan tembakau penduduk Indonesia mencapai Rp94.180 per kapita per bulan — lebih tinggi dari gabungan belanja daging (Rp40.352) dan telur-susu (Rp44.915) yang jika dijumlahkan hanya Rp85.267.

• Yang lebih mengejutkan: belanja rokok bahkan sedikit melampaui belanja padi-padian atau beras (Rp92.141) — bahan pangan yang selama ini dianggap "tak tergantikan" di meja makan keluarga Indonesia.

• Ini bukan anomali satu bulan. Selama satu dekade terakhir, porsi belanja rokok konsisten bertahan di 12–14% dari total belanja makanan rumah tangga, sementara porsi telur dan susu stagnan di 5–6%.

• Di rumah tangga miskin, rokok adalah pos pengeluaran terbesar kedua setelah makanan pokok — dan menurut riset Pusat Kajian Jaminan Sosial UI, anak dari keluarga perokok punya risiko stunting (gagal tumbuh kronis akibat kurang gizi di masa emas tumbuh kembang) 5,5 poin persentase lebih tinggi.

• Pemerintah memutuskan tidak menaikkan cukai rokok (pajak khusus yang dipungut negara dari produk tembakau) di 2026, memicu kritik dari kalangan kesehatan sekaligus menyingkap dilema: industri ini masih menghidupi sekitar 6 juta orang dalam ekosistemnya.

Rokok Mengalahkan Beras, Bukan Cuma Susu

Headline yang sering muncul adalah "belanja rokok kalahkan susu dan daging". Itu benar, tapi itu bukan bagian paling mengejutkan dari data BPS dalam publikasi Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia edisi Maret 2026.

Coba bandingkan langsung: rata-rata orang Indonesia menghabiskan Rp94.180 sebulan untuk rokok dan tembakau. Untuk daging, cuma Rp40.352. Untuk telur dan susu gabungan, Rp44.915. Kalau ketiganya — daging, telur, susu — digabung jadi satu kelompok "pangan bergizi tinggi", totalnya Rp85.267. Masih kalah Rp8.913 dari rokok.

Tapi yang jarang disorot: belanja rokok (Rp94.180) ternyata juga lebih tinggi dari belanja padi-padian alias beras dan sejenisnya (Rp92.141) — makanan yang selama ini jadi simbol kebutuhan paling dasar orang Indonesia. Secara persentase, rokok dan tembakau menyumbang 11,57% dari total belanja makanan rumah tangga, menjadikannya kelompok pengeluaran terbesar kedua setelah makanan jadi (makanan siap santap, bukan bahan mentah).

Angka ini bukan turun, malah naik. Dibanding Maret 2025 yang tercatat Rp91.708, belanja rokok per kapita naik 2,7% dalam setahun. Tingkat partisipasi konsumsi rokok — proporsi penduduk yang tercatat membeli rokok dalam periode survei — juga naik dari 67,06% jadi 67,59%. Jenis yang paling banyak dikonsumsi adalah kretek filter, dengan porsi 48,56% dari total konsumsi rokok nasional.

Satu detail yang memperkuat kekhawatiran: ketimpangan ini justru lebih mencolok di desa. Penduduk perdesaan rata-rata membelanjakan Rp100.951 per kapita per bulan untuk rokok — jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional, dan menandakan rokok bukan lagi sekadar gaya hidup kota, tapi kebutuhan "wajib" yang sudah mengakar di pelosok.

Bukan Fenomena Sebulan, Ini Pola Satu Dekade

Kalau angka Maret 2026 ini terasa seperti kejutan sesaat, faktanya pola ini sudah berjalan sangat lama. Analisis tren belanja rumah tangga Indonesia selama satu dekade terakhir menunjukkan porsi belanja tembakau terhadap total belanja makanan konsisten bertahan di kisaran 12–14%, tidak banyak bergerak dari tahun ke tahun.

Bandingkan dengan telur dan susu yang stagnan di 5–6%, dan sayur-sayuran di 7–9%. Artinya, selama sepuluh tahun, keluarga Indonesia secara agregat tidak pernah benar-benar menggeser alokasi anggarannya ke arah pangan bergizi — rokok selalu menang, dan marginnya cukup lebar, bukan selisih tipis yang bisa dianggap kebetulan statistik.

Yang menarik, pola ini juga bergeser secara geografis. Pada 2024, konsumsi rokok di desa untuk pertama kalinya melampaui kota — sinyal bahwa industri rokok sudah berhasil menembus hampir semua lapisan ekonomi dan geografis masyarakat, dari kelas menengah perkotaan sampai rumah tangga tani di pelosok.

Kalau Kamu Miskin, Rokok Jadi Prioritas Kedua — Bukan yang Pertama Dikorbankan

Di sinilah paradoksnya jadi paling tajam. Logika intuitif bilang: kalau ekonomi rumah tangga tertekan, rokok seharusnya jadi pos yang pertama dipotong. Data menunjukkan sebaliknya.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS Maret 2025, rokok menyumbang 10,72% dari total pengeluaran rumah tangga miskin di perkotaan dan 9,99% di perdesaan — menjadikannya komoditas penyumbang kemiskinan terbesar kedua setelah beras. Riset lain dari Centre for Health Economics and Policy Studies (CHEPS) menemukan gambaran yang lebih tajam: di keluarga miskin, belanja rokok 3,2 kali lebih besar dari belanja telur dan susu, 5 kali lebih besar dari belanja pendidikan anak, dan 13 kali lebih besar dari belanja kesehatan.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pernah mencatat tren yang konsisten dengan pola ini: proporsi perokok di kalangan keluarga miskin naik dari sekitar 30% menjadi 43% dalam kurun beberapa tahun, berbanding terbalik dengan tren di kelas menengah atas yang justru menurun. Riset Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) bahkan menghitung: setiap kenaikan 1% belanja rokok dalam rumah tangga berasosiasi dengan naiknya kemungkinan rumah tangga itu jatuh miskin sebesar 6%.

Guru Besar Ekonomi Kesehatan UI, Hasbullah Thabrany, pernah menyentil fenomena ini dengan tajam: orang miskin yang "royal" membeli rokok pada akhirnya "membuat orang terkaya makin kaya, dan dia sendiri makin miskin" — mengacu pada struktur industri rokok yang sangat terkonsentrasi di segelintir produsen besar. Ini bukan soal menyalahkan individu semata; ini soal bagaimana harga rokok di Indonesia yang masih sangat terjangkau, ditambah regulasi iklan paling permisif di ASEAN (Indonesia satu-satunya negara di kawasan yang belum melarang iklan rokok di televisi), membuat produk ini jadi salah satu yang paling mudah "dimenangkan" dalam kompetisi alokasi anggaran rumah tangga.

Anak-Anak yang Menanggung Akibatnya

Paradoks belanja ini punya konsekuensi yang jauh lebih serius daripada sekadar statistik konsumsi: tumbuh kembang anak. Riset yang dipublikasikan oleh SEAMEO-RECFON dan dikutip Kompas.id menemukan bahwa kejadian stunting pada anak dari keluarga perokok 5,5 poin persentase lebih tinggi dibanding anak dari keluarga bukan perokok. Balita yang tumbuh di rumah tangga perokok rata-rata punya berat badan 1,5 kilogram lebih ringan dibanding anak sebayanya dari keluarga tanpa rokok.

Mekanismenya dua jalur sekaligus. Pertama, jalur anggaran: dalam rumah tangga perokok, belanja rokok tercatat tiga kali lipat lebih besar dibanding belanja pangan sumber protein hewani — dan diperkirakan sekitar 30% keuangan keluarga lebih diprioritaskan untuk rokok ketimbang memenuhi gizi anak. Kedua, jalur biologis: paparan asap rokok di dalam rumah secara langsung mengganggu penyerapan nutrisi dan sistem imun anak, sehingga efeknya bersifat ganda — uang untuk gizi berkurang, dan tubuh anak pun makin sulit menyerap gizi yang tersisa.

Ini yang membuat isu ini bukan sekadar "pilihan konsumsi personal" yang bisa diabaikan pembuat kebijakan. Ketika rokok menggeser susu dan telur dari meja makan, dampaknya terwariskan ke generasi berikutnya dalam bentuk yang sulit dibalik: tinggi badan dan kapasitas kognitif anak yang tak pernah tumbuh optimal.

Dilema di Jakarta: Kenapa Cukai Tidak Naik Tahun Ini

Dengan latar seperti itu, keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok (Cukai Hasil Tembakau atau CHT) di 2026 terasa kontraintuitif — tapi perlu dilihat dengan konteks penuh, bukan cuma lewat kacamata kesehatan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tarif cukai rokok tidak naik tahun ini, mengikuti permintaan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI). Padahal sebelumnya, dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 pemerintah sendiri sudah memberi sinyal akan menaikkan tarif CHT sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Keputusan membatalkan sinyal ini memicu kritik dari Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT), yang menilai pemerintah mengabaikan kesehatan publik demi menjaga kepentingan industri.

Tapi dilema ini nyata secara ekonomi, bukan cuma politik. Industri hasil tembakau — dari petani tembakau dan cengkeh di hulu, buruh linting sigaret kretek tangan, pekerja pabrik, hingga pedagang eceran di hilir — menghidupi ekosistem yang diperkirakan mencapai 6 juta orang, meski tenaga kerja formal langsung di sektor ini "hanya" sekitar 284 ribu orang menurut data Kemnaker per Mei 2026. Dr. Hempri Suyatna dari UGM menyebut keputusan menunda kenaikan cukai sebagai langkah jangka pendek yang berfokus menjaga stabilitas sosial, bukan solusi struktural. Sementara itu, CHEPS justru mengusulkan kenaikan cukai sampai 150–200% sebagai cara paling efektif menekan konsumsi rokok di kalangan miskin — jauh lebih agresif dari kenaikan tahunan yang biasa diterapkan selama ini.

Tidak ada jawaban yang benar-benar bersih di sini: menaikkan cukai drastis berisiko menekan lapangan kerja di sektor padat karya ini dan mendorong perdagangan rokok ilegal, sementara membiarkan harga rokok tetap terjangkau berarti membiarkan pola belanja yang merugikan kesehatan generasi berikutnya terus berlanjut.

Peluang yang Terlewat buat Bisnis Consumer Goods Bergizi

Di sisi lain meja, ada peluang bisnis yang justru dibuka oleh paradoks ini — terutama di industri susu dan protein. Konsumsi susu Indonesia saat ini hanya sekitar 17,76 liter per kapita per tahun, jauh di bawah negara tetangga seperti Vietnam (25 kg), Thailand (29 kg), Malaysia (25 kg), bahkan Brunei Darussalam (40 kg). Produksi susu segar domestik pun cuma mampu memenuhi 20–23% dari kebutuhan konsumsi nasional, akibat populasi sapi perah yang masih kecil, sekitar 592 ribu ekor.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah justru memperbesar gap ini. Kebutuhan susu untuk program yang menyasar puluhan juta penerima manfaat diperkirakan mencapai kebutuhan setara 66 juta orang, sementara kapasitas produksi domestik baru bisa menutupi setara 20 juta orang — menyisakan selisih sekitar 40 juta yang harus ditambal lewat impor atau investasi baru di sektor peternakan.

Bagi pelaku consumer goods bergizi, ini sinyal ganda: pasar domestik untuk susu dan protein jelas masih sangat under-penetrated (belum tergarap maksimal), dan ada dorongan kebijakan (MBG) yang bisa jadi pengganda permintaan. Survei konsumen juga menunjukkan kesiapan membayar lebih untuk produk bernilai gizi: mayoritas responden menyatakan bersedia membayar lebih mahal untuk makanan-minuman kemasan berklaim manfaat kesehatan, dan mayoritas juga mempertimbangkan produk dengan klaim tambahan protein. Masalahnya bukan soal permintaan laten yang tidak ada — masalahnya adalah rokok sudah menang duluan di alokasi anggaran rumah tangga, jauh sebelum konsumen sampai ke rak susu atau protein di warung.

Apa Artinya Buat Kamu

Kalau kamu masih karyawan dan ingin mulai usaha

Peluang di consumer goods bergizi nyata, tapi jangan masuk dengan asumsi "edukasi gizi akan menang otomatis". Rokok unggul bukan karena orang tidak tahu soal gizi, tapi karena harganya terjangkau, aksesnya ada di setiap warung, dan sifatnya adiktif. Kalau mau bersaing memperebutkan slot anggaran rumah tangga, produkmu harus menang di harga-per-porsi dan kemudahan akses — susu kemasan kecil murah di warung terdekat akan lebih efektif daripada kampanye edukasi gizi yang bagus tapi produknya hanya ada di minimarket kota. Perhatikan juga momentum MBG: jadi pemasok bahan baku bergizi (telur, susu, protein lokal) untuk ekosistem program ini punya potensi permintaan yang lebih pasti dibanding menjual langsung ke rumah tangga.

Kalau kamu sudah punya bisnis

Kalau bisnismu ada di rantai pasok tembakau — baik sebagai petani, pengecer, atau bagian dari pabrik — jangan terlena oleh keputusan "tidak naik cukai 2026". Tekanan regulasi ini bersifat siklikal, bukan hilang; CHEPS dan kelompok kesehatan sudah terang-terangan mendorong kenaikan 150–200% ke depan, dan tekanan internasional (termasuk dari WHO) terhadap konsumsi tembakau tidak akan surut. Mulai pikirkan diversifikasi pendapatan sekarang, bukan setelah cukai benar-benar naik tajam. Sebaliknya, kalau bisnismu di sisi consumer goods bergizi (susu, telur, protein olahan), momentum MBG dan gap produksi susu nasional adalah peluang nyata untuk ekspansi atau kemitraan — tapi hitung dulu kompetisi dari produk impor yang kemungkinan akan mengisi gap pasokan lebih cepat dari produsen lokal baru.

Kalau kamu orang tua atau sekadar peduli soal ini sebagai isu sosial

Data stunting dan belanja rokok ini bukan abstraksi statistik — ini soal alokasi uang riil di dapur rumah tangga Indonesia, termasuk mungkin rumah tanggamu sendiri atau tetanggamu. Kalau ada anggota keluarga perokok di rumah yang juga punya anak balita, menggeser sebagian kecil saja dari belanja rokok ke telur atau susu punya dampak gizi yang terukur — bukan nasihat moral, tapi perhitungan anggaran yang didukung data.

Yang Perlu Dipantau

• Rilis data Susenas dan publikasi Pengeluaran Konsumsi Penduduk BPS periode September 2026, biasanya dipublikasikan awal 2027 — akan mengonfirmasi apakah tren kenaikan belanja rokok terus berlanjut.

• Keputusan final soal tarif Cukai Hasil Tembakau untuk 2027, mengingat kenaikan 2026 sudah ditunda dan tekanan dari Komnas PT serta CHEPS kemungkinan akan kembali muncul di pembahasan APBN mendatang.

• Perkembangan pasokan susu untuk program Makan Bergizi Gratis — apakah gap 40 juta "porsi" itu ditutup lewat investasi peternakan domestik atau impor, karena ini akan menentukan arah investasi di industri susu nasional.

• Data prevalensi merokok remaja dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) atau Global Adult Tobacco Survey (GATS) berikutnya, mengingat kelompok usia 15–19 tahun tercatat sebagai penyumbang terbesar pertambahan perokok baru.

• Respons GAPPRI dan asosiasi pekerja tembakau terhadap tekanan regulasi yang kemungkinan tertunda, bukan dibatalkan permanen.

Penutup

Angka yang paling mengganggu dari data ini bukan "rokok kalahkan susu" — itu sudah terlalu sering diulang sampai kehilangan taji. Yang lebih mengganggu adalah rokok sudah mengalahkan beras, bahan pangan yang selama berpuluh tahun jadi ukuran paling dasar kesejahteraan sebuah keluarga Indonesia. Kalau rumah tangga, termasuk yang miskin sekalipun, konsisten menaruh rokok di atas kebutuhan paling pokok selama satu dekade penuh, itu bukan lagi soal selera atau kebiasaan buruk individu — itu tanda sebuah sistem harga, regulasi, dan iklan yang dirancang, sengaja atau tidak, untuk memenangkan rokok lebih dulu sebelum gizi anak sempat masuk hitungan.

Sumber

• CNBC Indonesia — "Data BPS: Belanja Rokok Warga RI Tembus Rp 94.180 per Kapita/Bulan"

• Liputan6 — "Top 3: Belanja Rokok Warga RI Lebih Besar Dibanding Susu" dan "Belanja Rokok Warga RI Kalahkan Daging dan Susu"

• Retizen Republika — "Satu Dekade Orang Indonesia Salah Peruntukan Belanja Rumah Tangga"

• Tirto.id — "Mereka Makin Miskin karena Rokok"

• Kompas.id — "Konsumsi Rokok dalam Keluarga Tingkatkan Risiko Stunting pada Anak"

• Kemenkes RI — data Survei Kesehatan Indonesia dan artikel pajanan rokok dan stunting

• Kontan — pemberitaan soal sinyal dan penundaan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau 2026

• Suara.com — "Pemerintah Tunda Kenaikan Cukai Rokok 2026: Kebijakan Hati-Hati atau Keberpihakan ke Industri?"

• Bisnis.com dan UGM — data produksi dan konsumsi susu nasional serta gap pasokan program Makan Bergizi Gratis

• Bisnis.com dan Kemnaker — data penyerapan tenaga kerja industri hasil tembakau