Destry Damayanti Jadi Gubernur BI Perempuan Pertama — Langsung Dites Rupiah Rp17.700
Destry Damayanti dilantik Gubernur BI di tengah rupiah Rp17.700-an. Ini angka di balik krisis dan tantangan kredibilitas yang harus ia buktikan.
Daftar isi10 bagian
Ringkasan Cepat
Destry Damayanti resmi disumpah sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026-2031 pada Rabu, 2 September 2026 di Mahkamah Agung — perempuan pertama yang memimpin BI sejak lembaga ini berdiri tahun 1953, dari total 17 gubernur sebelumnya.
Ironisnya, hari pelantikan itu bertepatan dengan rupiah yang justru melemah ke Rp17.700–Rp17.750 per dolar AS, jauh di atas asumsi resmi APBN 2026 yang dipatok Rp16.500–Rp16.900.
Pemicu langsungnya bukan dari dalam negeri: eskalasi serangan AS ke Iran di sekitar Selat Hormuz mendorong harga minyak dunia melonjak dari kisaran US$62–70 ke atas US$90 per barel, membuat dolar AS diburu sebagai aset aman.
Di balik rupiah yang "hanya" Rp17.700-an ada catatan yang lebih mengkhawatirkan: nilai impor Indonesia Juli 2026 melonjak 27% dibanding tahun lalu — empat kali lipat pertumbuhan ekspor yang cuma naik 6% — artinya permintaan dolar dari dunia usaha tetap tinggi persis saat rupiah sedang lemah-lemahnya.
Destry bukan orang baru: ia sudah tujuh tahun di lingkar dalam BI sebagai Deputi Gubernur Senior. Modalnya adalah kontinuitas kebijakan, tapi justru karena ia calon tunggal yang diajukan pemerintah, sejumlah ekonom mengingatkan independensi BI harus dibuktikan lewat keputusan nyata, bukan sekadar rekam jejak.
Sumpah Jabatan di Tengah Sirene Pasar
Pukul setengah empat sore, 2 September 2026, di ruang sidang Mahkamah Agung, Ketua MA Sunarto memandu Destry Damayanti mengucap sumpah sebagai Gubernur Bank Indonesia. Di sampingnya, Aida S. Budiman disumpah sebagai Deputi Gubernur Senior dan Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur — ketiganya untuk masa jabatan 2026-2031. Sumpah itu standar: tidak menerima atau memberi apa pun yang melanggar integritas, setia pada negara dan konstitusi.
Yang tidak standar adalah momentumnya. Persis di hari yang sama, kurs tengah rupiah tercatat melemah ke Rp17.750 per dolar AS, dan sehari sebelumnya ditutup di Rp17.726 — sudah menembus level psikologis Rp17.700 sejak awal September. Ini bukan angka yang keluar dari ruang hampa. Sejak awal 2026, rupiah memang sudah bergerak liar: mengawali tahun di kisaran Rp16.850, sempat jebol menembus Rp18.000 pada Juni 2026 akibat gejolak geopolitik dan defisit transaksi berjalan yang melebar, lalu berangsur menguat kembali ke sekitar Rp17.800 pada Agustus. Jadi ketika Destry disumpah di level Rp17.700-an, sebenarnya rupiah sedang berada di fase yang relatif "lebih baik" dibanding titik terburuknya tiga bulan lalu — tapi tetap jauh dari kata aman.
Sebagai perbandingan yang lebih jujur: pemerintah dan DPR sepakat mematok asumsi kurs rupiah di APBN 2026 pada kisaran Rp16.500–Rp16.900 per dolar AS ketika menyusun anggaran negara tahun ini. Rupiah hari ini sudah melewati batas atas asumsi itu sekitar 5%, artinya belanja pemerintah untuk barang dan utang berdenominasi dolar sudah lebih mahal dari yang direncanakan — dan ini terjadi bahkan sebelum konflik Timur Tengah kembali memanas awal September.
Bukan Wajah Baru, tapi Tangan Lama
Untuk memahami kenapa pasar tidak terlalu terkejut dengan sosok Destry, perlu melihat rekam jejaknya. Perempuan kelahiran Jakarta 1963 ini bukan orang luar yang tiba-tiba masuk BI. Setelah menempuh S1 Ekonomi di Universitas Indonesia dan S2 Regional Science di Cornell University, ia berkarier sebagai penasihat ekonomi senior Duta Besar Inggris untuk Indonesia (2000-2003), pengajar di FEUI, lalu Kepala Ekonom di Mandiri Sekuritas (2005-2011) dan Bank Mandiri (2011-2015), sebelum menjadi Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.
Sejak 7 Agustus 2019, Destry sudah menjadi Deputi Gubernur Senior BI — posisi kedua tertinggi setelah gubernur — dan baru saja memulai periode kedua pada Agustus 2024 sebelum akhirnya "naik kelas" jadi gubernur. Artinya, ia sudah tujuh tahun mengurus kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dari dalam. Ini alasan kenapa pencalonannya disebut sinyal kontinuitas: pasar sudah kenal gaya bicaranya, dan risiko kejutan kebijakan mendadak relatif kecil.
Tapi kontinuitas punya sisi lain yang perlu dijelaskan di tempat yang sama: Presiden Prabowo Subianto hanya mengajukan satu nama ke DPR pada 10 Agustus 2026, padahal aturan membuka ruang untuk dua atau tiga calon — nama seperti Thomas Djiwandono sempat disebut sebagai alternatif yang mungkin diajukan. Karena calon tunggal, uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR pada 26 Agustus praktis tanpa pembanding. Chief Economist Bank Permata Josua Pardede menegaskan poinnya bukan siapa yang jadi gubernur, "melainkan apakah independensi dan kredibilitas BI tetap terjaga" — dan dengan calon tunggal, publik kehilangan kesempatan membandingkan visi kandidat yang berbeda sebelum keputusan diambil.
Dari Selat Hormuz ke Meja Kerja Destry
Tekanan yang langsung menyambut Destry di hari pertama bukan produk kebijakan domestik, melainkan kiriman dari Timur Tengah. Pada 1 September 2026, militer Amerika Serikat melancarkan serangan udara baru di sekitar Selat Hormuz setelah Iran dinilai gagal memenuhi ketentuan kesepakatan interim — dan Teheran membalas. Harga minyak mentah Brent (patokan harga minyak dunia) melompat 2,7% ke US$90,49 per barel pada 1 September, lalu terus naik hingga US$95,63 pada 3 September — jauh di atas kisaran normalnya di rentang US$62–70 per barel sepanjang paruh pertama 2026, dan sempat mendekati US$100.
Efek berantainya kena ke semua mata uang emerging market, termasuk rupiah. Ketika minyak naik akibat perang, investor global memburu dolar AS sebagai aset aman (safe haven) — indeks dolar AS (DXY, ukuran kekuatan dolar terhadap sekeranjang mata uang utama) naik 0,27% ke 99,68. Yield (imbal hasil) obligasi pemerintah AS ikut naik ke 4,5-4,6%, membuat aset dolar makin menarik dibanding aset rupiah. Ini yang membuat rupiah — dan mata uang Asia lain — ikut tertekan, bukan karena ada yang salah secara spesifik dengan fundamental ekonomi Indonesia hari itu.
Momen ini diperparah oleh ketidakpastian arah bank sentral AS sendiri. The Fed menahan suku bunga di 3,50-3,75% pada 29 Juli 2026 lewat voting ketat 9-3, dan keputusan berikutnya pada 15-16 September 2026 disebut "finely balanced" — bisa jadi malah naik jika eskalasi Timur Tengah terus mendorong inflasi AS. Kalau itu terjadi, ruang gerak Destry untuk menurunkan suku bunga demi mendorong pertumbuhan domestik akan makin sempit, karena selisih suku bunga AS-Indonesia yang menyempit biasanya memicu uang investor asing kabur keluar dari aset rupiah (capital outflow).
Ketika Cadangan Devisa Menahan Ombak
Bagaimana BI merespons selama ini? Dengan cara paling mahal: intervensi langsung. Sampai Mei 2026 saja, BI sudah menggelontorkan sekitar US$10 miliar (setara Rp182 triliun) dari cadangan devisa (simpanan dolar milik negara yang bisa dipakai membeli rupiah di pasar) untuk menahan pelemahan lebih dalam. Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai intervensi rupiah ala Indonesia "cenderung mahal" — ibarat menahan ombak dengan kedua tangan tanpa membenahi akar masalahnya.
Meski begitu, posisi cadangan devisa akhir Agustus 2026 justru tercatat US$146 miliar, naik tipis dari US$145,3 miliar di akhir Juli — bukan karena BI berhenti intervensi, tapi karena ada dana masuk (inflow) dari investor asing ke Surat Berharga Negara (SBN) dan sekuritas BI (SRBI) yang mencapai US$10-11 miliar secara akumulatif sepanjang tahun. Destry sendiri menegaskan strategi ke depan bukan lagi mengandalkan cadangan devisa untuk intervensi besar-besaran, melainkan memperkuat aliran modal masuk supaya lebih berkelanjutan — sinyal bahwa ia sadar "peluru" cadev tidak tak terbatas.
Di sinilah angka yang jarang disorot media jadi penting. Neraca perdagangan Indonesia Juli 2026 memang kembali surplus tipis US$120 juta setelah dua bulan defisit, dengan ekspor US$26,22 miliar (naik 6,05% dibanding periode sama tahun lalu). Tapi impor melompat ke US$26,09 miliar — naik 27,02% dibanding tahun lalu, empat kali lipat laju pertumbuhan ekspor. Artinya permintaan dolar dari dunia usaha domestik untuk bayar bahan baku dan barang modal impor terus tinggi, justru di saat rupiah sedang lemah-lemahnya. Kombinasi rupiah lemah dan impor yang melonjak adalah resep untuk apa yang disebut ekonom sebagai imported inflation — harga naik karena barang yang didatangkan dari luar negeri jadi lebih mahal dalam rupiah.
"BI Rate Saja Tak Cukup"
Rapat Dewan Gubernur BI pada 18-19 Agustus 2026 — masih dipimpin Destry sebagai pejabat sementara ketika itu — memutuskan menahan BI Rate (suku bunga acuan) di 5,75% untuk tiga bulan beruntun. Setelah resmi dilantik, Destry menegaskan pendekatannya tidak akan bertumpu pada satu instrumen saja. "BI-Rate saja tak cukup," katanya, mengutip kondisi global yang disebut higher for longer — istilah untuk situasi ketika bank sentral negara maju menahan suku bunga tinggi lebih lama dari perkiraan, yang membatasi ruang gerak negara berkembang seperti Indonesia untuk memangkas bunga sendiri.
Sebagai gantinya, BI mengandalkan kombinasi kebijakan (policy mix): insentif likuiditas makroprudensial (KLM) yang sudah menyalurkan Rp446,5 triliun ke perbankan per awal Agustus 2026 — setara 5,02% dari total simpanan masyarakat di bank — untuk mendorong kredit ke sektor prioritas tanpa harus memangkas suku bunga acuan yang berisiko makin melemahkan rupiah. Secara teori ini elegan: menjaga stabilitas lewat bunga, mendorong pertumbuhan lewat insentif kredit. Tapi keseimbangan ini rapuh kalau ada dorongan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan lebih agresif dari yang aman bagi rupiah.
Inilah yang membuat sejumlah lembaga riset was-was. Yusuf Rendy Manilet dari CORE Indonesia menegaskan "batas antara kebijakan untuk menjaga stabilitas harga dan kebutuhan mendorong pertumbuhan harus tetap jelas," sementara M. Rizal Taufikurahman dari INDEF mengingatkan posisi gubernur BI bukan sekadar jabatan teknokratis, melainkan menuntut keberanian mengambil keputusan di tengah tekanan ekonomi sekaligus politik. Ada pula analisis yang lebih tajam: bahwa BI selama ini justru jadi "kambing hitam" atas pelemahan rupiah, sementara akar masalah sesungguhnya ada di sisi fiskal — mulai dari alokasi sekitar Rp200 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis, Rp84 triliun untuk Koperasi Desa Merah Putih tanpa persiapan matang, hingga skema Danantara yang dinilai mengaburkan transparansi anggaran negara karena mengambil dari pos penerimaan sekaligus tetap berhak atas pos belanja. Jika argumen ini benar, maka tantangan terbesar Destry bukan cuma menjaga independensi dari godaan menurunkan bunga demi menyenangkan pemerintah, tapi juga meyakinkan pasar bahwa rupiah tidak akan terus jadi korban ketidakdisiplinan fiskal yang bukan wewenangnya.
Apa Artinya Buat Kamu
Kalau kamu masih karyawan dan ingin mulai usaha
Kalau rencana usahamu bergantung pada bahan baku atau barang impor — elektronik, tekstil, kosmetik, bahan kimia — hitung ulang modal awal pakai asumsi kurs yang lebih pesimis dari hari ini, misalnya Rp18.000, bukan Rp17.700. Rupiah sudah terbukti bisa jebol ke level itu dalam hitungan bulan tahun ini. Jangan ambil utang modal usaha dalam denominasi dolar kalau penghasilan bisnismu nanti dalam rupiah — selisih kurs bisa memakan margin sebelum usahamu sempat untung. Kalau memungkinkan, cari dulu alternatif bahan baku lokal atau mulai dengan skala kecil supaya eksposurmu ke gejolak kurs terbatas.
Kalau kamu sudah punya bisnis
Untuk pelaku usaha dengan volume transaksi impor yang besar, ini saatnya serius mempertimbangkan hedging — mengunci nilai tukar di depan lewat kontrak forward dengan bank, supaya biaya bahan baku tiga atau enam bulan ke depan tidak terombang-ambing kurs harian. Negosiasikan ulang termin pembayaran dengan supplier luar negeri, dan kalau kamu eksportir, momentum rupiah lemah memang menguntungkan dari sisi harga jual — tapi cek dulu berapa persen komponen bahan baku impor dalam produkmu, karena bisa jadi keuntungan dari sisi ekspor termakan habis oleh biaya impor bahan baku itu sendiri.
Kalau kamu masyarakat umum yang gajian bulanan
Tekanan datang dari dua arah sekaligus: inflasi pangan domestik 3,19% (dibanding periode sama tahun lalu) akibat dampak El Nino terhadap harga pangan, ditambah potensi kenaikan harga barang impor akibat rupiah lemah — mulai dari susu formula, gawai, sampai obat-obatan berbahan baku impor. Gaji yang nominalnya tetap sama akan terasa makin kurus membeli barang yang sama. Ini saat yang tepat menunda pembelian barang impor besar (elektronik, kendaraan) kalau tidak mendesak, dan memprioritaskan produk lokal untuk kebutuhan sehari-hari.
Yang Perlu Dipantau
15-16 September 2026 — keputusan suku bunga The Fed. Jika The Fed justru menaikkan bunga karena inflasi minyak akibat konflik Iran, tekanan ke rupiah berpotensi berlanjut.
22-23 September 2026 — Rapat Dewan Gubernur BI pertama yang dipimpin penuh Destry sebagai gubernur definitif. Pasar akan menilai apakah BI Rate tetap ditahan di 5,75% atau ada perubahan arah.
Level psikologis Rp18.000 per dolar AS — batas yang sudah pernah ditembus Juni 2026. Kalau tersentuh lagi, itu sinyal tekanan kembali ke titik terburuk tahun ini.
Rilis data neraca perdagangan Agustus 2026 — akan menunjukkan apakah lonjakan impor 27% masih berlanjut atau mulai mereda.
Perkembangan konflik AS-Iran di Selat Hormuz — eskalasi lebih lanjut akan langsung terasa lewat harga minyak dan kekuatan dolar AS, dua faktor yang selama ini paling menekan rupiah.
Penutup
Sejarah akan mencatat Destry Damayanti sebagai gubernur perempuan pertama Bank Indonesia dalam 73 tahun lembaga itu berdiri — tapi sejarah tidak memberinya masa bulan madu. Ia mewarisi rupiah yang sudah lelah dari satu tahun penuh gejolak, cadangan devisa yang bekerja keras menahan ombak, dan tekanan dari luar yang tidak bisa ia kendalikan sendirian. Modal terbesarnya — tujuh tahun pengalaman di dalam BI — sekaligus jadi ujian terberatnya: membuktikan bahwa kontinuitas bukan berarti tunduk, dan kredibilitas bank sentral tidak bisa dipinjam dari rekam jejak, melainkan harus dibayar tunai lewat keputusan di setiap rapat dewan gubernur ke depan.
Sumber
CNBC Indonesia — "Besok Dilantik, Ini Langkah Pertama Destry Damayanti Jadi Gubernur BI"
CNBC Indonesia — "Siang Ini! Destry Dilantik Jadi Gubernur BI"
CNBC Indonesia — "Dolar AS Menguat, Rupiah Tertekan ke Rp17.750/US$ Pagi Ini"
Antara News — "Destry Damayanti resmi dilantik jadi Gubernur Bank Indonesia"
Bloomberg Technoz — "Awali September, Rupiah Finis di Rp17.726/US$"
Bloomberg Technoz — "Jadi Bos BI Baru, Destry Beber Arah Kebijakan Suku Bunga Acuan"
KlikSumut — "Dolar Hari Ini 3 September 2026: Rupiah Masih Tertekan di Rp17.700-an"
Pintu News — "Kurs Rupiah Hari Ini 1 September 2026: Melemah ke Level Rp17.717"
Suar.id — "Viewsletter 2 September 2026"
CNN Indonesia — "Menakar Modal, Kredibilitas Destry Damayanti Sebagai Calon Bos Baru BI"
Kompas.com (Money) — "Destry Jadi Calon Gubernur BI, Ekonom: Kebijakan Moneter Tak Boleh Tunduk pada Fiskal"
Republika — "Ini Catatan Ekonom soal Terpilihnya Destry Damayanti sebagai Gubernur BI"
Tribunnews — "Prabowo Ajukan Destry sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR"
CNBC Indonesia (Research) — "Destry Gubernur BI Perempuan Pertama, 27 Bos Bank Sentral Dunia Wanita"
Liputan6 — "Destry Damayanti Resmi Jadi Perempuan Pertama Menjabat Gubernur Bank Indonesia"
Koran Jakarta — "BI-Rate Saja Tak Cukup, Gubernur BI Destry Damayanti Ungkap Taktik Baru"
Viva.co.id — "Cadangan Devisa di Akhir Agustus 2026 Capai US$146 Miliar"
Koran Jakarta — "Rupiah Tembus Rp17.700, Pengamat Sebut Intervensi BI Saja Gak Bakal Cukup Jinakkan Dolar"
The Conversation Indonesia — "Di balik ambruknya rupiah: BI jadi kambing hitam pemborosan anggaran pemerintah"
Investor Trust — "Mengarungi Badai Moneter 2026: Refleksi 8 Bulan Perjalanan Rupiah"
Liputan6 — "Harga Minyak Dunia Tembus US$90, Konflik AS-Iran Kembali Memanas"
Tirto.id — "AS Serang Iran: Dolar Menguat, Harga Minyak Dunia Melonjak"
FedRateCalc — "Next FOMC Meeting: September 15-16, 2026"
CNBC Indonesia — "Kurs Dipatok Rp16.500 per Dolar AS di RAPBN 2026"