🧵PMI Naik ke 52,4, Tapi Tekstil Tetap Kena PHK: Bedah 32.389 Buruh Semester I 2026

Ringkasan Cepat

• PMI manufaktur Indonesia (indikator kesehatan industri berdasarkan survei pesanan, produksi, dan tenaga kerja) melesat ke 52,4 pada September 2026, naik tajam dari 49,8 pada Agustus — level tertinggi dalam tujuh bulan dan kembali ke zona ekspansi.

• Di periode yang sama, Kemnaker mencatat 32.389 buruh kena PHK sepanjang Januari–Juni 2026, dan angka itu terus naik — per Agustus 2026 akumulasinya sudah mencapai sekitar 53.490 pekerja secara nasional.

• Sektor tekstil, garmen, dan alas kaki konsisten jadi penyumbang PHK terbesar: di Jawa Tengah saja, 51,4% dari 6.604 buruh yang kena PHK berasal dari sektor ini.

• Penyebabnya dobel tekanan: banjir impor pakaian murah (China menyumbang 42,69% impor pakaian RI) dari satu sisi, dan biaya produksi yang naik — rupiah melemah ke sekitar Rp17.800–17.900 per dolar AS, jauh di atas kisaran normal Rp15.800–16.200 pada 2024–2025 — dari sisi lain.

• Ironisnya, investasi di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) justru tumbuh 6,36% dan kapasitas produksi industri ambruk dari 60% (2023) jadi 40% — tanda uang masuk, tapi bukan untuk menyerap tenaga kerja manusia.

Dua Grafik yang Berlawanan Arah

Kalau kamu hanya baca judul berita minggu ini, gambarnya optimis: PMI manufaktur Indonesia bangkit ke 52,4 pada September 2026, dari 49,8 bulan sebelumnya. Ini kenaikan 2,6 poin dalam sebulan, dan menurut S&P Global yang merilis data ini, perbaikan kondisi bisnis manufaktur terkuat sejak Februari. Pesanan baru tumbuh tercepat sejak Februari, ekspor naik dua bulan berturut-turut dengan laju tercepat sejak Mei 2022, dan perusahaan-perusahaan kembali menambah tenaga kerja untuk ketiga kalinya tahun ini.

Tapi kalau kamu menengok ke bawah permukaan, grafik lain bergerak ke arah berlawanan. Di periode Januari–Juni 2026 yang sama, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 32.389 buruh kena PHK — dan ini baru dari peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan, bukan angka total riil yang menurut Penasihat Khusus Presiden untuk urusan ketenagakerjaan, Said Iqbal, kemungkinan lebih tinggi dari data resmi. Pecahannya per bulan: Januari 5.898, Februari melonjak ke 7.692 (titik tertinggi), Maret 6.593, April 6.982, Mei 4.636, dan Juni 588. Jawa Barat jadi provinsi paling terpukul dengan 6.727 pekerja atau 20,77% dari total nasional.

Yang lebih mengkhawatirkan: ini bukan angka yang mereda, tapi yang terus membengkak. Per Agustus 2026, akumulasi PHK nasional versi Kemnaker sudah menyentuh sekitar 53.490 pekerja — artinya dalam dua bulan setelah Juni, jumlah PHK baru yang tercatat (sekitar 21.000) hampir dua kali lipat laju rata-rata bulanan di semester pertama. PMI nasional naik, tapi laju PHK justru berakselerasi. Dua tren ini hidup berdampingan karena mereka menceritakan dua Indonesia industri yang berbeda.

Satu catatan penting soal PMI itu sendiri: angka 52,4 memang tertinggi dalam tujuh bulan, tapi itu karena PMI sepanjang 2026 memang sangat liar — 52,6 di Januari, 53,8 di Februari, lalu anjlok ke 50,1 di Maret, dan sempat jatuh ke zona kontraksi merah pada Juni sebelum terseok di 49,8 pada Agustus. Jadi "tertinggi 7 bulan" lebih tepat dibaca sebagai "pulih dari titik rendah", bukan tren mantap yang konsisten menanjak. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai industri pengolahan nasional belum menunjukkan pemulihan yang solid meski ada sinyal ekspansi, karena pertumbuhannya tidak merata antar subsektor — tekanan terbesar justru ada di industri berbasis bahan baku impor: otomotif, elektronik, tekstil, dan kimia.

Industri Padat Karya yang Tak Kebagian Pemulihan

Tekstil dan produk tekstil (TPT) — mulai dari kain, garmen, hingga alas kaki — adalah contoh paling jelas dari ketidakmerataan itu. Di Jawa Tengah, provinsi dengan basis industri garmen besar, 51,4% dari 6.604 pekerja yang kena PHK hingga akhir Juli 2026 berasal dari sektor tekstil dan garmen. Nama-nama perusahaannya konkret: PT Citra Busana Semesta di Sukoharjo mem-PHK 920 pekerja, PT Combine Will Industrial Indonesia 849 pekerja, PT Victory Apparel di Semarang 846 pekerja, dan PT Samwon Busana Indonesia di Jepara 685 pekerja. Di Jawa Timur, angka PHK versi Kemnaker per September 2026 juga sudah tembus 5.400 pekerja.

Ini bukan fenomena baru di 2026 — ia melanjutkan tren yang sudah memburuk sejak tahun sebelumnya. Hingga Oktober 2025, tercatat 70.244 pekerja kena PHK (peserta JKP), naik dari 63.947 pada periode yang sama 2024. Total PHK sepanjang 2025 akhirnya mencapai 88.519 orang, tertinggi dalam tiga tahun terakhir, dengan tekstil, garmen, dan manufaktur padat karya sebagai penyumbang dominan. Jadi 32.389 di semester I 2026 bukan kejutan tiba-tiba, melainkan kelanjutan kurva yang sudah menanjak lama — dan sejauh ini belum ada tanda ia menekuk balik.

Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, menjelaskan logika di balik kerentanan sektor ini: "Kalau market ekspornya tidak stabil, ya dia juga mengurangi karena demand-nya berkurang," katanya, sembari menyinggung bahwa produk lokal kesulitan bersaing karena pasar "kebanjiran impor." Karena industri garmen bersifat padat karya — satu lini produksi bisa menyerap ratusan hingga ribuan pekerja manual — setiap penyesuaian pesanan langsung berarti PHK dalam jumlah besar, berbeda dengan industri yang lebih mengandalkan mesin.

Dari Kontainer Impor ke Lantai Pabrik Sukoharjo

Akar masalahnya bukan rahasia, dan sudah berlangsung lebih dari setahun. Pada 2024, Peraturan Menteri Perdagangan No. 8/2024 menghapus syarat Pertimbangan Teknis (Pertek) untuk impor pakaian — kebijakan yang dimaksudkan memperlancar arus barang, tapi menurut pelaku industri justru membuka pintu lebar bagi lebih dari 10.000 kontainer pakaian impor China yang membanjiri pasar lokal. Data BPS 2024 menunjukkan China menyumbang 42,69% dari total impor pakaian Indonesia, jauh di atas Vietnam (10,48%) dan Bangladesh (8,95%). Harganya pun predatori: pakaian anak impor dijual Rp20.000–50.000 per potong, pakaian bayi Rp25.000–35.000 — harga yang hampir mustahil ditandingi pabrik lokal yang menanggung ongkos tenaga kerja dan bahan baku domestik.

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) bahkan menyebut ancaman ini lebih besar daripada tarif dagang Amerika Serikat yang ramai dibahas sepanjang 2025–2026. "Berbagai kemudahan dan fasilitas impor diberikan, bahkan dengan membuka impor dan mengorbankan pasar domestik hingga saat ini dibanjiri barang impor," kata ketua asosiasi tersebut. Ini sudut pandang yang patut digarisbawahi: sementara pemerintah sibuk bernegosiasi tarif dengan AS lewat skema Agreement on Reciprocal Trade, pasar domestik — tempat sebagian besar pabrik tekstil kecil-menengah menjual produknya — justru dibiarkan terbuka tanpa pelindung yang memadai. Pemerintah memang memperpanjang bea masuk tambahan (semacam tarif pengaman) untuk sejumlah produk tekstil pada 2026, tapi kebijakan ini datang setelah gelombang impor sudah terjadi, bukan mencegahnya dari awal.

Ongkos Produksi yang Ikut Mendaki

Kalau cuma menghadapi tekanan dari luar, industri tekstil mungkin masih bisa bernapas dengan efisiensi. Masalahnya, ongkos produksi di dalam negeri juga ikut naik dari dua arah sekaligus. Pertama, rupiah melemah signifikan — pada April 2026 sudah menembus Rp17.300 per dolar AS, dan per awal Oktober 2026 berkisar Rp17.800–17.900, jauh di atas kisaran normalnya sepanjang 2024–2025 yang ada di Rp15.800–16.200. Karena sebagian bahan baku dan mesin tekstil masih impor, pelemahan ini langsung terasa di biaya produksi — ironi yang pahit untuk sektor yang justru tertekan oleh barang impor murah dari sisi lain.

Kedua, formula pengupahan berubah. Peraturan Pemerintah No. 49/2025 mengubah rumus kenaikan upah minimum menjadi inflasi plus (pertumbuhan ekonomi dikali alfa), dengan rentang alfa 0,5–0,9 — jauh lebih tinggi dari rentang sebelumnya 0,1–0,3. Bagi industri padat karya seperti tekstil, ini berarti kenaikan UMP yang lebih tajam, sementara pendapatan perusahaan tidak ikut naik secepat itu. Menurut Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), ketika biaya tenaga kerja melonjak drastis tanpa diimbangi penjualan, perusahaan kehilangan ruang anggaran untuk investasi ulang karena dana tersedot ke komponen upah — ujungnya adalah efisiensi tenaga kerja, alias PHK.

Dampaknya sudah terlihat di lantai produksi. Kapasitas terpakai industri tekstil nasional, menurut catatan industri, hanya sekitar 40% pada kuartal III 2025 — anjlok dari 60% pada kuartal I 2023. Artinya, 6 dari 10 mesin produksi tekstil kemungkinan menganggur bahkan sebelum gelombang PHK terbaru ini datang. Angka PMI 52,4 yang menghiasi headline minggu ini tidak menggambarkan pabrik-pabrik seperti ini sama sekali.

Investasi Naik, Tapi Bukan untuk Manusia

Satu lapisan terakhir yang bikin cerita ini makin rumit: investasi di sektor TPT justru tumbuh, bukan menyusut. Sepanjang semester I 2026, investasi tekstil dan pakaian mencapai Rp11,4 triliun, naik 11,85% dari Rp10,19 triliun tahun sebelumnya, dan pertumbuhan sektor TPT sendiri tercatat 6,36% — melampaui pertumbuhan ekonomi nasional 5,29%. Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ian Syarif, menyebut ini sinyal kepercayaan bisnis yang terus menguat.

Tapi serapan tenaga kerja di sektor ini justru menyusut sejak beberapa tahun terakhir — dari 3,98 juta orang pada 2023 menjadi 3,87 juta pada 2024, menurut Sakernas BPS. Kombinasi uang masuk tapi lapangan kerja menyusut punya penjelasan yang tidak nyaman: sebagian investasi mengalir ke otomasi, bukan perluasan tenaga kerja manusia. Beberapa pengusaha tekstil secara terbuka menyebut rencana "mengandalkan robot" untuk menyiasati kenaikan upah buruh. Jadi pertumbuhan industri dan kesejahteraan pekerjanya, yang biasanya bergerak searah, kini mulai berpisah jalan.

Apa Artinya Buat Kamu

Kalau kamu masih karyawan dan ingin mulai usaha

Hindari godaan masuk ke segmen garmen massal yang bersaing lewat harga — kamu akan langsung berhadapan dengan pakaian impor China yang dijual di bawah ongkos produksi lokal, bukan kompetisi yang sehat untuk pemain baru. Kalau kamu memang ingin di jalur tekstil, incar ceruk yang tidak bisa ditiru kontainer impor: produk custom, tekstil teknikal (misalnya kain untuk industri otomotif atau medis), atau model direct-to-consumer dengan merek sendiri yang menjual cerita, bukan sekadar harga murah. Kalau kamu baru kena PHK dari sektor ini, program Pelatihan Vokasi Nasional Kemnaker — batch 6 dibuka 1–14 Oktober 2026, gratis dan mencakup bidang seperti otomotif, kelistrikan, hingga IT — layak jadi pintu masuk ke sektor yang serapannya lebih sehat, bukan sekadar formalitas.

Kalau kamu sudah punya bisnis

Kalau bisnismu bergantung pada tekstil padat karya segmen menengah-bawah, jangan menunggu sampai kapasitas produksimu ikut jatuh seperti rata-rata industri (dari 60% ke 40%). Pertimbangkan hedging biaya bahan baku impor lebih awal — mengunci kontrak harga sekarang, karena rupiah yang melemah ke Rp17.800-an berisiko makin menekan margin kalau kamu baru bereaksi setelah harga naik. Cek juga apakah produkmu memenuhi syarat insentif bea masuk tambahan yang baru diperpanjang pemerintah, dan jajaki peluang ekspor lewat skema dagang Indonesia-AS yang sedang dibuka — ekspor tumbuh dua bulan berturut-turut secara nasional, artinya permintaan dari luar masih ada meski pasar domestikmu sendiri digerus impor. Yang paling jujur: kalau model bisnismu murni bersaing di volume dan harga terendah, ini saatnya mengevaluasi apakah bertahan di situ masih masuk akal, atau waktunya bergeser ke hilir yang bernilai tambah lebih tinggi.

Kalau kamu buruh yang terdampak atau berisiko PHK

Pastikan status kepesertaan JKP BPJS Ketenagakerjaanmu aktif — ini jalur klaim resmi yang datanya juga dipakai pemerintah untuk menghitung angka PHK nasional. Daftar pelatihan vokasi sesegera mungkin, dan realistis soal waktu: sektor padat karya seperti tekstil sedang menyusut secara struktural, bukan sekadar siklus naik-turun musiman, jadi mencari keterampilan di sektor lain (logistik, perawatan kesehatan, teknologi) adalah strategi yang lebih aman daripada menunggu pabrik lama merekrut kembali.

Yang Perlu Dipantau

• Penetapan UMP 2027, 1 November 2026 — buruh mengusulkan kenaikan 7,5–9,5%; kalau pemerintah mempertahankan formula alfa tinggi dari PP No. 49/2025, tekanan biaya ke industri padat karya seperti tekstil berpotensi makin berat tahun depan.

• Rilis PMI Manufaktur Oktober 2026, awal November — kunci untuk melihat apakah 52,4 ini tren baru atau sekadar pantulan sesaat dari pola PMI 2026 yang memang sangat fluktuatif.

• Update data PHK Kemnaker periode September–Oktober 2026 — apakah akselerasi dari 32.389 (Juni) ke sekitar 53.490 (Agustus) terus berlanjut atau mulai melandai.

• Rilis Sakernas Agustus 2026 BPS, diperkirakan awal November — akan memperlihatkan apakah serapan tenaga kerja formal di manufaktur, khususnya TPT, membaik atau makin tergerus seiring otomasi.

• Nasib bea masuk tambahan/anti-dumping tekstil dan progres skema dagang Indonesia-AS — menentukan apakah proteksi pasar domestik akhirnya menyusul kecepatan banjir impor, atau tetap selangkah di belakang.

Penutup

PMI yang melesat ke 52,4 itu nyata, dan bukan angka yang direkayasa — tapi ia menceritakan rata-rata, bukan nasib tiap sektor. Tekstil, sektor yang dulu jadi andalan penyerapan tenaga kerja padat karya Indonesia, sedang diperas dari dua arah sekaligus: diserbu barang impor murah dari luar, dan dipaksa menanggung ongkos produksi yang naik dari dalam. Investasi yang tumbuh di sektor ini pun mengalir ke mesin, bukan ke meja kerja buruh. Kalau kamu mendengar kabar "manufaktur Indonesia pulih" bulan ini, tanyakan dulu: pulih yang mana, dan untuk siapa — karena di balik satu angka indeks yang naik, ada 32.389 nama yang justru baru kehilangan pekerjaannya, dan jumlah itu masih terus bertambah.

Sumber

• S&P Global / Databoks Katadata — PMI Manufaktur Indonesia September 2026

• Kemnaker (via RCTI+, IDX Channel, Bisnis Indonesia) — Data PHK 32.389 buruh semester I 2026

• Kompas — PHK di Jawa Tengah Tembus 6.604 Pekerja, Mayoritas Sektor Tekstil dan Garmen

• detikFinance — Sektor Garmen dan Tekstil Paling Rawan PHK (kutipan Apindo)

• Katadata — Bukan Tarif AS, Ancaman Terbesar Industri Tekstil Adalah Banjir Impor (APSyFI)

• Bisnis Indonesia — Pengusaha Tekstil Kalang Kabut Formulasi Upah 2026 Diubah

• Bisnis Indonesia — Tanpa Reformasi Biaya Produksi, Indef Sebut Manufaktur RI Sulit Tancap Gas

• Viva — Investasi Semester I-2026 Naik 11,85 Persen, Industri TPT Tumbuh 6,36 Persen

• BPS — Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional), data serapan tenaga kerja TPT 2023–2024

• Bisnis Indonesia / Koran Jakarta — Pelemahan Rupiah Tekan Industri Tekstil

• RRI — Ancaman PHK 2026 Mengintai Industri Apa yang Paling Terdampak

• Tempo — Tekanan Pekerja Industri Tekstil

• Bernas — PHK Capai 53 Ribu Orang Buruh, Ungkap Empat Faktor Penyebab

• Liputan6 / Vibizmedia — Pelatihan Vokasi Nasional Kemnaker Batch 6 2026