🏖️Kenapa Gen Z Rela Bohong Demi Bisa Diam-Diam Cuti

Ringkasan Cepat

• Quiet vacationing adalah tren pekerja — terutama Gen Z — mengambil libur tanpa mengajukan cuti resmi, sambil tetap pura-pura aktif online lewat balasan email, chat, atau rapat virtual dari lokasi liburan.

• Survei Resume Builder (Amerika Serikat, Juli 2025, 1.200 pekerja penuh waktu) mencatat 66% Gen Z sudah melakukannya sepanjang tahun itu — jauh di atas milenial (46%), Gen X (30%), dan baby boomer (15%). Setahun sebelumnya, Harris Poll mencatat angka Gen Z cuma 24%; lonjakannya menunjukkan tren ini makin dianggap "cara main" yang wajar, bukan lagi rahasia kecil segelintir orang.

• Ini masih data global (AS) — belum ada survei nasional yang mengukur perilaku serupa di kantor-kantor Indonesia. Tapi bahan bakarnya sama persis: menurut Kemnaker yang banyak dikutip praktisi SDM, sekitar 72% perusahaan di Jakarta diduga tidak memenuhi hak cuti minimal karyawannya.

• Indonesia bahkan belum punya payung hukum "hak untuk offline" (right to disconnect — hak menolak dihubungi kerja di luar jam kerja tanpa konsekuensi). UU Ketenagakerjaan cuma mengatur lembur, bukan hak menolak chat kerja jam 11 malam.

• Buat manajer, tren ini bukan soal Gen Z pemalas — ini sinyal bahwa sistem penilaian kerja berbasis "kelihatan sibuk" sudah gagal, dan perlu diganti dengan sistem berbasis hasil.

Kenapa Tiba-Tiba Semua Orang Bahas "Diam-Diam Cuti"

Istilah quiet vacationing mulai ramai di media kerja global sejak 2024, tapi jangan salah paham dulu: ini bukan liburan sunyi yang romantis. Ini soal pekerja yang pergi berlibur tanpa bilang siapa-siapa, lalu menghabiskan sebagian waktunya berpura-pura masih di depan laptop — biar atasan tidak curiga dan jatah cuti resminya tetap utuh untuk dipakai nanti.

Bedanya dengan sekadar "kerja remote sambil liburan" itu tipis tapi penting: quiet vacationing spesifik soal menyembunyikan fakta bahwa kamu sedang tidak bekerja penuh, bukan cuma pindah lokasi kerja. Survei Resume Builder menunjukkan skalanya sudah besar: 66% pekerja Gen Z Amerika mengaku melakukannya sepanjang 2025, dan 60% berencana melakukannya lagi musim panas itu. Bandingkan dengan generasi di atasnya — milenial 46%, Gen X 30%, baby boomer cuma 15%. Semakin muda generasinya, semakin besar kemungkinan mereka memilih berbohong ketimbang minta izin terang-terangan.

Angka ini memang lebih tinggi dari temuan Harris Poll setahun sebelumnya, yang mencatat cuma 24% Gen Z Amerika pernah cuti tanpa bilang bos (dibanding 37% milenial saat itu). Bukan berarti datanya kontradiktif — dua survei ini beda lembaga, beda metode pertanyaan, beda tahun. Yang penting justru arah trennya: makin banyak media dan HR yang membahas fenomena ini, makin banyak pula pekerja yang mengaku terang-terangan melakukannya, karena mereka sadar bukan cuma mereka sendiri yang begitu.

Mouse Jiggler, Auto-Reply AI, dan Rapat Virtual dari Pinggir Kolam

Yang bikin tren ini beda dari sekadar "bolos kerja" adalah usaha aktif untuk tetap terlihat produktif. Survei Resume Builder mendata taktiknya satu per satu: 69% tetap membalas email, 60% merespons pesan instan, 54% menerima telepon kerja, 49% ikut rapat virtual, dan 41% tetap mengejar tenggat proyek — semua sambil "resminya" sedang cuti.

Sebagian bahkan pakai bantuan teknologi: 32% menggunakan alat untuk mengelabui sistem pemantauan aktivitas kerja (misalnya alat penggoyang mouse otomatis biar status online tidak pernah berubah jadi "idle"), dan 28% memakai AI untuk membantu menulis balasan cepat biar terlihat sigap. Ada juga 26% yang minta tolong rekan kerja menutupi kalau ditanya atasan.

Hasilnya bisa ditebak: liburan yang bukan liburan sungguhan. Sekitar 30% responden mengaku tetap kerja 1–2 jam per hari saat "cuti", 35% kerja 3–4 jam, dan 15% lainnya kerja 5–6 jam — nyaris sehari kerja penuh, cuma dipindah lokasinya ke pantai atau vila. Mereka membayar liburan dengan uang sendiri, tapi tetap menyerahkan separuh harinya ke kantor secara gratis.

Bukan Malas — Ini Soal Siapa yang Berani Ambil Risiko

Alasan orang melakukan ini jauh dari kesan "Gen Z santai". Alasan terbesar dalam survei Resume Builder justru soal menghemat jatah cuti berbayar (paid time off, disingkat PTO — hari libur yang tetap dibayar perusahaan) untuk dipakai nanti (33%), disusul rasa takut dianggap kurang berdedikasi (14%), dan takut permintaan cutinya ditolak atau malah berujung dipecat (masing-masing sekitar 7–8%).

Psikoterapis Kerry Lyn Stanton Downes, yang dikutip Kompas dari riset globalnya soal Gen Z, menegaskan generasi ini bukan malas — mereka menyaksikan sendiri orang tua mereka tetap dipecat meski loyal puluhan tahun, jadi mereka tidak lagi percaya bahwa mengorbankan waktu istirahat sama dengan bukti dedikasi. Data SHRM (lembaga HR global asal Amerika) mendukung ini: 61% pekerja Gen Z rela resign demi kesehatan mental yang lebih baik, tapi cuma 56% yang merasa nyaman membicarakan kesehatan mentalnya secara terbuka dengan atasan. Jurang antara "ingin jujur" dan "berani jujur" itulah yang diisi oleh kebohongan kecil bernama quiet vacationing.

Di Indonesia, jurang itu punya lapisan ekstra yang jarang disebut media asing: pasar kerja Gen Z yang sedang genting. Data ketenagakerjaan menunjukkan Gen Z (rentang usia 15–29 tahun) menyumbang sekitar 70% dari total pengangguran nasional, dengan jumlah pengangguran usia muda mencapai lebih dari 5,1 juta orang. Ini yang jarang muncul di balik headline burnout: Gen Z yang sudah kerja bukan cuma capek — mereka juga tahu persis betapa sulitnya cari kerja baru kalau sampai kena PHK atau dicap "kurang loyal". Jadi mereka memilih jalan tengah yang paling aman secara politik kantor: tetap terlihat online, sambil diam-diam mencuri waktu istirahat yang sebenarnya mereka butuhkan.

Cuti di Indonesia: Hak yang Ada di Kertas, Absen di Kenyataan

Kalau di Amerika masalahnya adalah budaya "kelihatan sibuk", di Indonesia masalahnya satu lapis lebih dasar: mengambil cuti resmi saja masih terasa seperti pertaruhan. UU Ketenagakerjaan memang menjamin hak cuti tahunan minimal 12 hari kerja setelah setahun bekerja, tapi penegakannya jauh dari rapi. Data yang banyak dikutip praktisi SDM dan disebut berasal dari Kemnaker menyebut sekitar 72% perusahaan di Jakarta diduga tidak memenuhi hak cuti karyawannya secara penuh — mulai dari tidak memberi jatah minimal, sampai mengabaikan cuti melahirkan. Belum ada audit independen berskala nasional yang mengonfirmasi angka ini secara pasti, tapi arahnya konsisten dengan keluhan yang terus muncul di kalangan pekerja kantoran: budaya "kalau bisa jangan cuti dulu" masih kuat, terutama di perusahaan dengan target operasional tinggi.

Ada juga persoalan yang lebih struktural: Indonesia belum punya right to disconnect — hak pekerja untuk tidak dihubungi urusan kerja di luar jam kerja tanpa risiko dianggap tidak profesional. Beberapa negara seperti Prancis, Italia, Spanyol, Belgia, dan Portugal sudah mengatur ini dalam undang-undang sejak beberapa tahun terakhir. Di Indonesia, UU Ketenagakerjaan cuma mengatur soal lembur dan upahnya, tapi diam soal hak menolak chat kerja jam 11 malam. Ditambah budaya sungkan yang kuat — banyak karyawan merasa wajib membalas pesan atasan kapan pun waktunya, meski atasan sendiri tidak pernah memaksa secara eksplisit — kombinasi ini membuat batas antara "jam kerja" dan "jam istirahat" nyaris hilang, apalagi sejak kerja jarak jauh (WFH) jadi kebiasaan pasca-pandemi.

Jadi kalau tren quiet vacationing ala Amerika sampai ke kantor-kantor Indonesia, kemungkinan besar bentuknya bukan cuma "pura-pura online dari Bali". Bentuknya bisa lebih halus: karyawan yang secara teknis tidak pernah benar-benar cuti, karena mengajukan cuti resmi pun sudah terasa seperti mengaku kalah duluan dalam kompetisi tak tertulis soal siapa yang paling "on" 24 jam.

Kenapa Diam-Diam Cuti Bukan Solusi, Cuma Plester

Di sinilah perlu jujur: quiet vacationing bukan kemenangan buat pekerja, walau rasanya seperti akal-akalan yang cerdik. Analisis kritis di Forbes menyebutnya sebagai gejala budaya kerja beracun, bukan solusinya — karena tanpa benar-benar melepaskan diri dari pekerjaan, risiko burnout (kelelahan kerja ekstrem sampai kehilangan motivasi dan performa menurun drastis) justru tetap menumpuk, cuma ditunda. Sekitar 71% pekerja dalam riset yang sama mengakui burnout sudah memengaruhi performa kerja mereka. Istirahat yang dipalsukan tetap bukan istirahat.

Ada juga ironi yang jarang disorot: sebagian atasan sendiri melakukan hal serupa — diam-diam cuti sambil tetap membalas chat kerja — sehingga yang sebenarnya rusak bukan cuma etos kerja bawahan, tapi kepercayaan dua arah di seluruh organisasi. Kalau bos pun tidak berani cuti terang-terangan, wajar kalau karyawannya menyimpulkan bahwa cuti jujur itu berbahaya secara karier.

Apa Artinya Buat Kamu

Kalau kamu masih karyawan dan ingin mulai usaha

Kalau kamu salah satu yang diam-diam mencuri waktu untuk merintis usaha sampingan di sela kerja kantor, sadari dua risiko sekaligus. Pertama, risiko etis dan kontraktual — banyak perjanjian kerja punya klausul konflik kepentingan, jadi pastikan usahamu tidak memakai aset, waktu jam kerja resmi, atau relasi klien kantor secara langsung. Kedua, dan ini yang sering diabaikan: kalau kamu terlalu sering "hadir setengah-setengah" di dua tempat sekaligus, kualitas keduanya bisa jatuh bareng. Lebih baik gunakan cuti resmimu — walau prosesnya bikin deg-degan — untuk fase-fase krusial usahamu (peluncuran, negosiasi besar, urus izin), ketimbang menyicilnya diam-diam dan berisiko ketahuan di momen yang justru butuh reputasi bersih di kantor lama.

Kalau kamu sudah punya bisnis

Kalau kamu pemilik bisnis atau atasan langsung tim yang mayoritas Gen Z, tren ini adalah alarm, bukan gosip kantor. Kalau anak buahmu merasa perlu berbohong untuk istirahat, artinya sistem penilaian kinerjamu masih mengukur "kelihatan sibuk" ketimbang hasil kerja nyata. Langkah paling murah dan paling efektif: buat aturan tertulis bahwa tidak ada pesan kerja yang wajib dibalas di luar jam kerja — termasuk dari kamu sendiri sebagai atasan, karena satu chat "cuma tanya cepat" jam 10 malam cukup untuk merusak seluruh kebijakan itu di mata tim. Evaluasi juga apakah cuti di perusahaanmu benar-benar bisa diambil tanpa drama — kalau jawabannya "secara teori iya, tapi prakteknya susah", masalahnya bukan di karyawanmu.

Kalau kamu bagian dari angkatan kerja Indonesia secara umum

Terlepas dari peranmu, ada satu kenyataan struktural yang perlu diingat: selama hak cuti resmi masih terasa berisiko untuk diambil dan Indonesia belum punya perlindungan hukum atas hak untuk offline, tren gaya kerja "akal-akalan" seperti ini — apa pun namanya nanti — akan terus bermunculan. Solusi jangka panjangnya bukan trik individu yang makin canggih, tapi perubahan aturan main di level perusahaan dan mungkin akhirnya di level undang-undang.

Yang Perlu Dipantau

• Rilis Sakernas Februari 2026 (Survei Angkatan Kerja Nasional oleh BPS) — untuk melihat apakah tekanan pengangguran Gen Z masih di level tinggi yang memaksa mereka menahan diri dari cuti terang-terangan.

• Diskusi revisi aturan ketenagakerjaan soal hak cuti dan potensi wacana right to disconnect di Indonesia — belum ada RUU spesifik, tapi tekanan dari serikat pekerja soal budaya digital yang eksploitatif mulai terdengar.

• Survei lokal pertama dari lembaga riset SDM atau platform lowongan kerja (semacam Jobstreet, Populix, atau EKRUT) yang secara spesifik mengukur perilaku quiet vacationing di kantor-kantor Indonesia — sejauh ini belum ada, jadi kemunculannya sendiri akan jadi sinyal tren ini sudah "resmi" diakui di sini.

• Musim libur panjang berikutnya (libur akhir tahun dan Lebaran 2027) sebagai momen uji nyata: apakah makin banyak pekerja kantoran Indonesia mulai terang-terangan mengaku melakukan versi lokal dari tren ini.

• Kebijakan cuti fleksibel yang mulai diadopsi startup dan perusahaan berbasis teknologi di Indonesia — beberapa sudah bereksperimen dengan cuti tanpa batas atau cuti berbasis hasil kerja, dan hasilnya akan jadi acuan apakah pendekatan itu memang menurunkan angka "cuti diam-diam".

Penutup

Quiet vacationing sering dibingkai sebagai kelicikan Gen Z menghindari kerja — padahal yang lebih tepat, ini adalah termometer yang menunjukkan suhu sebenarnya budaya kantor hari ini. Kalau orang harus berbohong demi mendapatkan haknya sendiri untuk istirahat, yang bermasalah bukan mentalitas pekerjanya, tapi sistem yang membuat istirahat terasa seperti pelanggaran. Buat manajer, sikap yang perlu diambil bukan memburu siapa yang "curang", tapi bertanya kenapa jujur soal lelah masih terasa lebih berisiko daripada berbohong soal online.

Sumber

• Resume Builder — survei quiet vacationing Gen Z musim panas 2025

• The Harris Poll — survei cuti diam-diam pekerja Amerika Serikat 2024

• Forbes — analisis kritis quiet vacationing sebagai gejala budaya kerja beracun

• Kompas Lestari — laporan soal Gen Z dan budaya kerja pemicu burnout

• Haibunda — liputan tren dan taktik quiet vacationing

• SHRM — data sikap Gen Z terhadap kesehatan mental di tempat kerja

• Badan Pusat Statistik — Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025

• CNBC Indonesia & GoodStats Data — data status kerja dan pengangguran Gen Z Indonesia

• Jurnal Bina Mulia Hukum Unpad & Umsida — kajian penerapan right to disconnect di Indonesia

• Kemnaker (dikutip sejumlah praktisi SDM) — data dugaan pelanggaran hak cuti karyawan di Jakarta