🍽️DPR Setujui Pembahasan Lanjutan RAPBN 2027, BGN Dapat Anggaran Terbesar Rp240,2 Triliun

Ringkasan Cepat

• DPR menyetujui lanjutan pembahasan RAPBN 2027 dengan total belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp1.504,7 triliun — bagian dari total belanja negara Rp4.097,2 triliun yang justru naik 3,9% dari 2026.

• Badan Gizi Nasional (BGN), pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), jadi pemegang anggaran K/L terbesar tahun depan: Rp240,2 triliun. Ini mengalahkan Kementerian Pertahanan (Rp189,01 triliun) dan Polri (Rp139,1 triliun), yang selama ini identik dengan pos anggaran jumbo.

• Satu badan ini saja menyerap hampir 16% dari seluruh belanja K/L nasional, dan anggarannya nyaris menyamai tiga perempat gabungan Kemhan plus Polri sekaligus.

• Ironisnya, lembaga penerima kepercayaan fiskal terbesar ini baru saja mengalami tiga kali pergantian pucuk pimpinan dalam waktu kurang dari 14 bulan, dan tiga mantan pejabatnya kini berstatus tersangka korupsi dengan taksiran kerugian negara sampai Rp10,5 triliun per tahun.

• Mahkamah Konstitusi sudah memerintahkan agar anggaran MBG dipisah dari pos anggaran pendidikan paling lambat 2028 — artinya RAPBN 2027 kemungkinan besar jadi tahun terakhir MBG "menumpang" di anggaran pendidikan negara.

Anggaran Negara Naik, Anggaran K/L Malah Dipangkas

DPR RI, lewat rapat paripurna kedua pada 18 Agustus lalu, menyetujui pembahasan lanjutan RAPBN 2027 setelah pemerintah memaparkan postur anggarannya empat hari sebelumnya. Total belanja negara dipatok Rp4.097,2 triliun, naik 3,9% dari 2026. Tapi di dalam angka besar itu ada detail yang gampang terlewat: belanja kementerian/lembaga — dana yang benar-benar dipakai untuk menjalankan program kerja tiap institusi — justru turun 7,7% menjadi Rp1.504,7 triliun.

Uang yang "hilang" dari pos K/L itu tidak lenyap. Ia berpindah ke transfer ke daerah (TKD) yang naik 6,06% menjadi Rp735 triliun, dan ke belanja non-K/L (subsidi, bunga utang, pos lain di luar kementerian) senilai Rp1.857,5 triliun. Pola ini penting dibaca: saat kue fiskal ditekan lewat target defisit yang menyempit dari 2,68% PDB (Rp689,1 triliun) di 2026 menjadi 2,4% PDB (sekitar Rp671,2 triliun) di 2027, pemerintah terpaksa memilih siapa yang tetap dapat jatah besar dan siapa yang harus mengalah. Daftar sepuluh K/L dengan anggaran terbesar itulah peta pemenangnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menargetkan penerimaan pajak naik jadi Rp2.591,4 triliun, mengerek rasio pajak (perbandingan penerimaan pajak terhadap total ekonomi nasional) dari 9,31% di 2025 menuju 10,4% di 2027. Sebagai catatan konteks, asumsi kurs rupiah dalam RAPBN ini dipatok Rp17.500 per dolar AS — jauh di atas kisaran normal rupiah sepanjang 2024–2025 yang berkutat di Rp15.800–16.200, sinyal bahwa pemerintah sendiri sudah antisipasi tekanan yang lebih berat tahun depan.

BGN Menang Telak — Tapi Sebenarnya Ini Anggaran yang Dipangkas

Inilah yang membuat cerita ini menarik: anggaran BGN untuk 2027 sebenarnya turun Rp27,8 triliun dibanding alokasi 2026 yang mencapai Rp268 triliun. Tapi turun dari puncak yang sangat tinggi tetap saja menyisakan angka yang jauh melampaui siapa pun. Untuk gambaran skala pertumbuhannya: BGN baru dapat Rp85,7 triliun di tahun pertama operasinya (2025), melonjak lebih dari tiga kali lipat ke kisaran Rp268–286 triliun di 2026 (angka bervariasi tergantung dihitung dari pagu awal atau outlook realisasi), lalu baru sedikit "direm" ke Rp240,2 triliun untuk 2027. Ini bukan penghematan — ini normalisasi dari lonjakan yang terlalu ekstrem untuk dipertahankan.

Dari Rp240,2 triliun itu, sekitar 97% (kurang lebih Rp232,8 triliun) dialokasikan langsung untuk penyediaan makanan, sementara 3% sisanya (sekitar Rp7 triliun) untuk operasional BGN — mulai dari gaji lebih dari 30.000 pegawai PPPK (pegawai kontrak pemerintah), pengawasan lapangan, hingga honor kepala unit pelayanan gizi di tiap dapur. Target penerima manfaat sempat simpang siur: Purbaya awalnya menyebut kisaran 60,6 juta orang saat pemaparan awal pertengahan Agustus, sebelum BGN mematok angka definitif 72,1 juta penerima untuk 2027 — tetap turun dari 82,9 juta penerima di 2026, tanda program mulai difokuskan ke sasaran yang lebih terverifikasi ketimbang sekadar mengejar jumlah.

Skala BGN baru terasa nyata kalau dibandingkan langsung: gabungan anggaran Kemhan (Rp189,01 triliun) dan Polri (Rp139,1 triliun) mencapai Rp328,11 triliun — masih lebih besar dari BGN. Tapi BGN sendirian, sebagai satu institusi, sudah menyamai hampir 73% dari kekuatan gabungan dua institusi keamanan negara itu. Tidak ada satu pos anggaran K/L lain yang mendekati skala ini.

Bayang-Bayang di Balik Dapur MBG

Di sinilah letak ironi yang jarang disorot di headline soal "BGN juara anggaran". Institusi yang baru berumur kurang dari dua tahun ini sudah tiga kali ganti pucuk pimpinan: Dadan Hindayana (kepala pertama, dicopot), digantikan Nanik S. Deyang yang dilantik 8 Juni 2026, lalu mundur hanya 44 hari kemudian karena alasan kesehatan jantung, sebelum akhirnya Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ditunjuk sebagai kepala BGN pada 22 Juli 2026.

Lebih berat lagi: Kejaksaan Agung menetapkan Dadan Hindayana bersama dua mantan wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka korupsi tata kelola MBG — total tujuh orang tersangka termasuk pimpinan yayasan yang berafiliasi dengan mereka. Modusnya dua: jual-beli lokasi dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) ke pihak swasta dengan imbalan fee ilegal, dan penggelembungan harga pengadaan barang — termasuk 21.801 unit motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.000 unit tablet, dan 5.400 unit televisi 75 inci. Kejagung menaksir indikasi pemborosan dan kerugian negara dari tata kelola era Dadan mencapai Rp10,5 triliun per tahun.

Riset Center of Economic and Law Studies (Celios) menambah kekhawatiran: 79% responden dalam survei mereka menyadari adanya konflik kepentingan dalam penunjukan langsung vendor MBG, dan 73% orang tua sebenarnya lebih memilih bantuan tunai langsung ketimbang paket makanan. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira juga mewanti-wanti potensi realokasi diam-diam dari pos pendidikan dan kesehatan demi menambal kebutuhan MBG yang terus membengkak. Bagi Sudaryono selaku kepala baru, 2027 jadi ujian nyata: ia sudah menjanjikan restrukturisasi organisasi, pembentukan command center koordinasi, dan survei status gizi penerima sebagai bagian dari pembenahan. Tapi rekam jejak dua pendahulunya membuat janji itu perlu dibuktikan, bukan sekadar diucapkan.

Kenapa Kemhan dan Polri Tetap di Atas, Sementara Kesehatan Dipangkas

Anggaran Kemhan justru naik meski sebagian besar K/L lain kena pangkas — dari Rp187,1 triliun (2026) menjadi Rp189,01 triliun (2027), bagian dari total fungsi pertahanan RI senilai Rp329,5 triliun yang naik sekitar Rp30 triliun dari outlook 2026 (Kemhan sendiri sempat mengusulkan hingga Rp334 triliun). Alasannya eksplisit: modernisasi alutsista (alat utama sistem senjata) dan kesiapan operasional TNI di tengah dinamika geopolitik global yang makin tidak pasti — sebuah respons kebijakan, bukan sekadar rutinitas anggaran tahunan.

Polri justru turun dari Rp146,05 triliun ke Rp139,1 triliun, tapi tetap bertahan di posisi tiga besar nasional. Yang lebih mencolok adalah anggaran Kementerian Kesehatan yang terpangkas Rp11,88 triliun — dari Rp114 triliun menjadi Rp102,12 triliun — di saat kebutuhan layanan kesehatan publik tidak berkurang. Kementerian PU juga turun dari Rp118,5 triliun ke Rp114,5 triliun. Sebaliknya, dua kementerian pendidikan kompak naik: Kemendikdasmen naik 9% ke Rp61,1 triliun dan Kemendiktisaintek naik 6,5% ke Rp65,1 triliun — sejalan dengan total anggaran pendidikan nasional yang dinaikkan 13,9% menjadi Rp820,9 triliun. Pola ini menunjukkan prioritas fiskal pemerintah yang cukup jelas: pertahanan dan program sosial-pendidikan flagship dijaga atau dinaikkan, sementara kesehatan dan infrastruktur jadi bantalan penyesuaian.

2027: Tahun Transisi Terakhir Sebelum Aturan MK Berlaku

Satu hal yang membuat gambaran BGN di 2027 ini bersifat sementara: Mahkamah Konstitusi, lewat putusan atas perkara Nomor 40, 52, dan 55/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan 31 Juli lalu, memerintahkan pemerintah dan DPR memisahkan anggaran MBG dari pos anggaran pendidikan paling lambat pada APBN 2028. Alasannya konstitusional: konstitusi mewajibkan minimal 20% APBN dialokasikan untuk pendidikan, dan MK khawatir jika MBG terus dihitung sebagai bagian anggaran pendidikan — saat ini MBG setara 29,23% dari total anggaran pendidikan Rp820,9 triliun — kebutuhan pendidikan inti seperti gaji guru, sarana sekolah, dan riset bisa tergerus demi menutupi ekspansi program makan gratis.

MK memberi kelonggaran satu tahun transisi, sehingga RAPBN 2027 masih boleh menempatkan MBG di payung anggaran pendidikan. Tapi ini artinya di 2028, pemerintah harus menciptakan pos anggaran baru khusus MBG di luar pendidikan — sebuah rekayasa struktur fiskal yang bisa membuat "juara anggaran" edisi berikutnya makin terlihat jelas sebagai entitas tersendiri, bukan tersembunyi di balik label pendidikan seperti sekarang.

Apa Artinya Buat Kamu

Kalau kamu masih karyawan dan ingin mulai usaha

Rantai pasok MBG memang riil dan besar: dengan sekitar 21.000–22.000 dapur SPPG beroperasi, tiap dapur butuh rata-rata 47 tenaga kerja langsung dan sekitar 15 pemasok bahan baku. Perkiraan kasarnya, program ini menyerap hampir 987.000 pekerja dapur langsung, plus 3–4 juta tenaga kerja tak langsung lewat UMKM pemasok — meski data resmi Kementerian Komunikasi dan Digital baru mencatat 18.895 UMKM yang terlibat, jauh di bawah klaim asosiasi mitra dapur yang menyebut angka riil sudah tembus 40.000. Kalau kamu tertarik masuk sebagai vendor bahan pangan atau jasa logistik, ini peluang nyata dengan porsi Rp15.000 per porsi makan yang jadi basis kalkulasi anggaran.

Tapi jangan naif. Kasus korupsi Kejagung menunjukkan penunjukan vendor dan lokasi dapur pernah jadi ladang permainan fee ilegal — dan survei Celios menemukan mayoritas responden sadar ada konflik kepentingan dalam prosesnya. Masuklah lewat jalur resmi dan terverifikasi, siapkan dokumen tender yang bersih, dan hindari tawaran "jalur cepat" dari pihak yang mengklaim bisa mengatur penempatan lokasi dapur — justru itu pola yang sedang diberantas sekarang, dan kamu bisa ikut terseret kalau tidak hati-hati memilih mitra.

Kalau kamu sudah punya bisnis

Kalau bisnismu bersinggungan dengan industri pertahanan — komponen, jasa perawatan alutsista, logistik militer — tren kenaikan anggaran Kemhan yang konsisten sejak beberapa tahun terakhir memberi sinyal permintaan yang relatif stabil ke depan, didorong kebutuhan geopolitik yang tidak akan mereda cepat. Sebaliknya, kalau model bisnismu bergantung pada belanja pengadaan Kementerian Kesehatan — alat kesehatan, obat generik, jasa rumah sakit rujukan pemerintah — anggaran yang terpangkas Rp11,88 triliun berarti kamu perlu mengevaluasi ulang seberapa besar ketergantungan pada kontrak pemerintah, dan mulai menjajaki diversifikasi ke sektor swasta atau skema asuransi kesehatan.

Buat masyarakat luas

Kalau keluargamu jadi penerima manfaat MBG, penting tahu bahwa target penerima nasional turun dari 82,9 juta ke 72,1 juta orang di 2027 — artinya sejumlah kelompok yang sebelumnya masuk kategori penerima berpotensi tidak lagi tercakup seiring proses "penargetan ulang" yang dijanjikan BGN. Ini bukan alasan untuk panik, tapi alasan untuk aktif mencari informasi resmi soal kriteria kelayakan terbaru di sekolah atau puskesmas setempat, bukan menunggu kabar dari mulut ke mulut.

Yang Perlu Dipantau

• Pengesahan UU APBN 2027, biasanya rampung akhir September atau awal Oktober — angka final Rp240,2 triliun untuk BGN masih bisa bergeser di pembahasan tingkat Komisi dan Banggar berikutnya.

• Perkembangan kasus korupsi BGN di Kejaksaan Agung — apakah taksiran kerugian negara Rp10,5 triliun per tahun bertambah, dan apakah ada tersangka baru selain tujuh nama yang sudah ditetapkan.

• Langkah restrukturisasi BGN oleh Sudaryono, termasuk pembentukan command center koordinasi dan evaluasi ribuan dapur SPPG yang sudah berjalan — jadi indikator apakah janji reformasi tata kelola berjalan nyata.

• Persiapan pemisahan anggaran MBG dari pos pendidikan menjelang APBN 2028 sesuai perintah MK — mekanisme pos anggaran baru ini akan menentukan wajah RAPBN 2028 secara keseluruhan.

• Data resmi ketenagakerjaan BPS terkait penyerapan sektor jasa boga dan logistik pangan daerah, untuk memverifikasi klaim penyerapan tenaga kerja MBG yang selama ini masih berbasis estimasi asosiasi.

Penutup

Anggaran terbesar di republik ini untuk tahun depan bukan mengalir ke institusi dengan rekam jejak paling mapan, melainkan ke lembaga dua tahun yang masih mencari bentuk kepemimpinannya sendiri sambil membereskan jejak korupsi para pendahulunya. Itu bukan alasan untuk menolak programnya — gizi anak dan ibu hamil tetap kebutuhan riil, dan rantai ekonominya sudah menghidupi jutaan pekerja dapur serta UMKM pemasok. Tapi itu alasan kuat untuk berhenti menilai kesehatan fiskal negara hanya dari besar-kecilnya angka di atas kertas, dan mulai menuntut bukti bahwa setiap rupiah dari Rp240,2 triliun itu benar-benar sampai ke piring anak sekolah, bukan ke rekening yayasan titipan.

Sumber

• Kompas.com — "10 Kementerian dan Lembaga dengan Anggaran Terbesar di RAPBN 2027, BGN..."

• Antara News — "DPR RI Menyetujui Pembahasan Lanjutan RAPBN 2027"

• CNN Indonesia — "Daftar 10 Kementerian dan Lembaga dengan Anggaran Jumbo di RAPBN 2027"

• CNN Indonesia — "Bos BGN Buka-bukaan soal Rincian Anggaran MBG Rp240 T di 2027"

• CNBC Indonesia — "Ini Postur RAPBN 2027: Bekal Belanja & Sumber Pendapatan Prabowo"

• Bisnis.com — "Postur Lengkap RAPBN 2027: Pajak Naik ke Rp2.591 Triliun, Defisit 2,4%"

• Kompas.com (Money) — "Purbaya Sebut Anggaran MBG 2027 Sekitar Rp 240 Triliun"

• Tribunnews.com — "Anggaran BGN Terbesar di RAPBN 2027, Celios Sebut Ada Potensi Bertambah"

• Celios — "Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis"

• Investortrust.id — "Dadan Hindayana Cs Diduga Korupsi 21.801 Motor Listrik Senilai Rp1 Triliun di Program MBG"

• Tribun Jambi — "Kejagung Ungkap Korupsi MBG Era Dadan Buat Negara Boncos Belasan Triliun per Tahun"

• Kompas.id — "MK Perintahkan Anggaran MBG Dipisahkan dari Pos Anggaran Pendidikan"

• MKRI.id — "Pihak Terkait: Program MBG Bebani Anggaran Pendidikan 20 Persen"

• Wartaekonomi.co.id — "Anggaran Pertahanan 2027 Rp329 Triliun, Mau Dipakai untuk Apa Saja?"

• Antara News — "MBG Serap Hampir Satu Juta Tenaga Kerja Lewat Dapur SPPG"

• Komdigi.go.id — "Setahun Pemerintahan Prabowo: MBG Libatkan 18.895 UMKM dan Serap Tenaga Kerja"

• Detik.com — "Profil Sudaryono Kepala BGN Baru Asal Grobogan Gantikan Nanik Deyang"