🏗️Adhi Karya Diselamatkan, PTPP Digugat PKPU: Retak yang Sama di Dua BUMN Karya

Ringkasan Cepat

• 18 September 2026, Adhi Karya (ADHI) meneken Master Restructuring Agreement (MRA) — perjanjian penataan ulang utang — senilai Rp3 triliun dengan tiga bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI), dipecah ke tiga skema pembayaran (tranche) dengan tenor dan bunga berbeda.

• Hanya dua hari sebelumnya, lembaga pemeringkat Pefindo menurunkan rating utang ADHI ke idSD (Selective Default, gagal bayar selektif) — anjlok delapan tingkat dari idA- hanya dalam enam bulan.

• Di pekan yang sama, PTPP — kompetitor sekaligus calon mitra merger ADHI — kembali berurusan dengan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, jalur hukum sebelum pailit) dari vendor proyeknya, persis ketika pemegang sahamnya baru menyetujui restrukturisasi bank senilai Rp18,2 triliun — enam kali lipat nilai punya ADHI.

• Yang jarang disorot: Rp2,34 triliun obligasi publik ADHI justru DITOLAK untuk direstrukturisasi oleh pemegang obligasi (99,57% suara menolak penjadwalan ulang) — artinya "penyelamatan" 18 September itu baru menuntaskan utang ke bank pelat merah, bukan ke investor ritel dan institusi pemegang surat utang.

• Total utang lima BUMN karya besar sudah menembus lebih dari Rp180 triliun, dan di ujung rantai pasoknya, gaji pekerja serta tagihan subkontraktor senilai ratusan miliar rupiah sudah menunggak lebih dari setahun.

Dua Nasib dalam Satu Minggu, Satu Sektor

Kalau kamu cuma baca judul, ceritanya kelihatan sederhana: satu BUMN karya (perusahaan konstruksi pelat merah) diselamatkan, satu lagi terancam bangkrut. Tapi Adhi Karya dan PT PP (PTPP) bukan dua entitas acak yang kebetulan bernasib beda. Keduanya sedang disiapkan Danantara — badan pengelola investasi negara yang menaungi aset BUMN — untuk digabung jadi satu perusahaan sebelum akhir 2026.

Jadi yang sebenarnya terjadi pada 18 September itu bukan "satu selamat, satu tumbang". Ini dua sisi dari tekanan likuiditas yang sama, muncul di jam yang berbeda, di level kreditor yang berbeda. ADHI beres di level bank. PTPP masih berdarah di level vendor. Keduanya akan segera jadi satu perusahaan yang membawa kedua luka itu sekaligus.

Tiga Tranche yang Menyelamatkan — Tapi Tidak Semua

MRA yang diteken ADHI dengan Bank Mandiri (sebagai agen fasilitas), BRI, dan BNI membagi utang Rp3 triliun (per data Juli 2026) ke tiga skema. Tranche A senilai Rp1,54 triliun punya tenor 15 tahun dengan bunga 3,5% per tahun — 1% dibayar tunai tiap kuartal, sisanya 2,5% ditangguhkan sampai 2041. Tranche B senilai Rp1,45 triliun bertenor 5 tahun, dibayar sekaligus di akhir masa (bullet payment) dari hasil divestasi aset ADHI, dengan bunga ringan 1% per tahun. Sisanya, Tranche C, adalah bunga masa "gencatan senjata" pembayaran (standstill) yang dicicil bertahap sekitar 18 bulan.

Direktur Utama ADHI Moeharmein Zein Chaniago menyebut kesepakatan ini sebagai langkah membangun "fundamental bisnis yang lebih sehat". Tapi angka yang lebih menjelaskan urgensinya justru datang dari Pefindo, bukan dari ADHI sendiri. Sepanjang 2026, rating ADHI longsor cepat: idA- bertahan sampai Juni, turun ke idBB dengan status CreditWatch Negative pada 31 Juli, lalu idB, kemudian idCCC pada 24 Agustus — hari yang sama ADHI gagal membayar kupon obligasi senilai Rp60,82 miliar yang jatuh tempo. Setelah masa tenggang berakhir 14 September tanpa pembayaran, Pefindo menjatuhkan status idSD (Selective Default) pada 16 September — dua hari sebelum MRA dengan Himbara diteken.

Di sinilah bagian yang tidak muncul di headline: pada rapat pemegang obligasi (RUPO) tanggal 11 September, investor yang mewakili Rp2,344 triliun obligasi ADHI menolak mentah-mentah proposal restrukturisasi perusahaan — 99,57% menolak penjadwalan ulang jatuh tempo, 99,48% menolak perubahan bunga, dan 94,73% menolak permintaan pengesampingan pelanggaran. Artinya, MRA Rp3 triliun dengan tiga bank Himbara itu menyelesaikan utang ke kreditor perbankan, tapi status Selective Default ADHI terhadap pemegang obligasi publiknya belum tersentuh. Saham ADHI sendiri masih disuspensi BEI sejak 24 Agustus karena masalah kelangsungan usaha ini.

PTPP: Sehat di Level Bank, Berdarah di Level Vendor

Nasib PTPP lebih rumit dari sekadar "kalah dari ADHI". Justru pada 15 September 2026 — tiga hari sebelum MRA ADHI — rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PTPP menyetujui dengan suara nyaris bulat (98,63%) rencana restrukturisasi kredit sekaligus pinjaman baru dari empat bank kreditur, untuk menata ulang kewajiban senilai Rp18,2 triliun per Juli 2026. Skala ini enam kali lipat dari yang dihadapi ADHI, dan menandakan bank-bank kreditur PTPP juga bersedia berunding — bukan menyeret perusahaan ke pengadilan.

Tapi di level yang lebih kecil, ceritanya berbeda. PTPP berulang kali jadi pihak yang digugat PKPU oleh subkontraktor dan vendor proyeknya sepanjang 2025–2026 — mulai dari dua kontraktor asal Tangerang, PT Totalindo Bangun Persada dan PT Sinar Baja Prima, hingga PT Sinergi Karya Sejahtera yang menagih Rp754,8 juta terkait proyek Rusun ASN 1, dan PT Indobangun Berjaya Abadi bersama CV Multi Karya Abadi soal pekerjaan mekanikal-elektrikal (kasus ini dicabut Juli 2026 setelah damai). Sebagian besar gugatan itu akhirnya dicabut atau ditolak pengadilan — bukan karena PTPP sekuat itu, tapi karena nilainya kecil dibanding neraca PTPP yang totalnya sekitar Rp40 triliun berbanding ekuitas sekitar Rp15,3 triliun.

Yang penting dipahami: ini bukan PTPP yang "mengajukan" PKPU untuk dirinya sendiri sebagai jalan keluar strategis, melainkan vendor-vendornya yang menyeretnya ke pengadilan niaga karena tagihan telat dibayar. Pola berulang inilah yang justru lebih mengkhawatirkan dibanding satu kasus tunggal: ia menunjukkan bahwa restrukturisasi bank sebesar apa pun tidak otomatis mengalir ke bawah, ke kontraktor kecil dan pemasok material yang justru paling rentan menunggu pembayaran.

Ironi di Balik Rencana Merger

Danantara sejak awal tahun sudah merancang penggabungan tujuh BUMN karya — PTPP, ADHI, Wijaya Karya (WIKA), Hutama Karya, Waskita Karya, Brantas Abipraya, dan Nindya Karya — menjadi tiga klaster bisnis: gedung, infrastruktur, dan EPC (rekayasa-pengadaan-konstruksi). Rencana semula ditarget rampung Juni 2026, tapi mundur ke kuartal IV karena rumitnya proses restrukturisasi utang masing-masing perusahaan. Dalam skema itu, PTPP dan ADHI direncanakan melebur jadi satu entitas akhir 2026 — meski Chief Financial Officer PTPP Bani Iqbal menegaskan proses ini masih "tahap kajian awal", belum masuk uji tuntas formal.

Ironinya jelas: dua perusahaan yang beberapa bulan lagi akan jadi satu neraca justru menunjukkan wajah keuangan yang berlawanan di minggu yang sama. Deputi Danantara Dony Oskaria, yang mengawal proses ini, bahkan meminta ADHI menghentikan pembentukan anak usaha baru dan memangkas 18 anak usaha yang sudah ada — dengan alasan entitas turunan selama ini justru jadi sumber masalah keuangan baru bagi induk. Ia juga mewanti-wanti bahwa proses "bersih-bersih" di BUMN karya secara keseluruhan berpotensi menghasilkan tambahan koreksi dan kerugian (impairment) hingga Rp100 triliun — angka yang jauh lebih besar dari nilai restrukturisasi ADHI dan PTPP digabung.

Angka yang Tidak Ada di Headline: Vendor dan Pekerja di Ujung Rantai

Cerita restrukturisasi bank itu rapi di atas kertas. Yang berantakan ada di lapisan bawahnya. Berdasarkan laporan keuangan yang dirujuk sejumlah analisis, total utang lima BUMN karya terbesar — Waskita, WIKA, PTPP, ADHI, dan Hutama Karya — sudah melebihi Rp180 triliun secara gabungan. Waskita Karya jadi yang paling ekstrem: utang Rp67,55 triliun berbanding ekuitas hanya Rp4,33 triliun, rasio utang-ekuitas sekitar 15 kali lipat. Di situ ada Rp117,15 miliar gaji pekerja yang belum dibayar, dan 37% dari jumlah itu — sekitar Rp43,9 miliar — sudah menunggak lebih dari setahun. Utang ke subkontraktor Waskita yang tertunggak lebih dari 360 hari mencapai Rp679,13 miliar, atau 41% dari total kewajiban ke subkontraktor.

Hutama Karya, meski relatif lebih sehat, tetap punya utang ke pihak ketiga sekitar Rp9,3 triliun, 85% di antaranya ke vendor eksternal — bukan ke entitas terafiliasi. WIKA bahkan lebih parah dari ADHI dalam soal gagal bayar: pada 8 September 2026, WIKA menunda pembayaran pokok, bunga obligasi, dan bagi hasil sukuk yang jatuh tempo, membuat Pefindo menurunkan rating dua instrumen utangnya ke idD — level default penuh, satu tingkat di bawah selective default ADHI. Sahamnya sudah disuspensi sejak Maret 2026 dan diperpanjang lagi pada September.

Secara sektor, data Pefindo mencatat surat utang korporasi BUMN karya yang jatuh tempo pada 2026 mencapai Rp5,23 triliun dari empat perusahaan — dan itu akan melonjak jadi Rp12,68 triliun dari enam perusahaan pada 2027. Artinya, gelombang ADHI-PTPP minggu ini bukan puncak masalah, melum sekadar pembukanya.

Suara Kritis: Utang yang Cuma Digeser, Bukan Dihapus

Bukan semua pihak menyambut gembira gelombang restrukturisasi ini. Kepala Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurahman, bersama ekonom Trioksa Siahaan dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), mengingatkan bahwa perpanjangan tenor utang memang memberi ruang napas jangka pendek — tapi bagi bank Himbara, risikonya "tidak hilang, hanya bergeser ke depan". Keduanya menyoroti bahaya moral hazard: kalau BUMN karya tahu selalu ada bailout lewat restrukturisasi berulang, disiplin manajemen keuangannya justru melemah, sementara bank pelat merah menanggung kenaikan kredit macet dan harus menambah cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) — yang pada akhirnya menggerus profitabilitas dan membatasi kapasitas bank menyalurkan kredit ke sektor produktif lain.

Kritik lebih tajam datang dari akademisi ekonomi Syafruddin Karimi, yang menyoroti akar masalah yang justru tak tersentuh MRA sebesar apa pun: "Vendor harus dibayar dulu, proyek baru harus lebih sehat, dan tata kelola harus menegakkan disiplin kas yang lebih ketat terhadap ekspansi yang tidak terkendali." Restrukturisasi utang ke bank, katanya, akan percuma kalau BUMN karya terus menunda pembayaran ke vendor dan subkontraktor sebagai katup pertama saat kas menipis.

Apa Artinya Buat Kamu

Kalau kamu masih karyawan dan ingin mulai usaha

Kalau kamu berencana membangun bisnis yang bergantung pada rantai pasok proyek BUMN karya — jadi pemasok material, jasa desain, atau kontraktor kecil — cek dulu rekam jejak pembayaran calon klien BUMN itu, bukan cuma logo dan reputasinya. Data Waskita soal tunggakan subkontraktor lebih dari setahun itu bukan kasus terisolasi; ini pola sektor. Kalau kamu terlanjur masuk, negosiasikan termin pembayaran di muka (uang muka lebih besar, pembayaran bertahap lebih sering) daripada mengandalkan pembayaran di akhir proyek.

Kalau kamu sudah punya bisnis

Untuk kamu yang sudah jadi vendor atau subkontraktor BUMN karya, ini saatnya menghitung ulang eksposur. Berapa persen omzet bisnismu bergantung pada satu atau dua klien BUMN karya? Kalau angkanya di atas 30-40%, mulai diversifikasi ke proyek swasta atau BUMN sektor lain sekarang — bukan setelah tagihanmu ikut menunggak. Pertimbangkan juga opsi factoring (menjual piutang ke pihak ketiga dengan diskon) untuk tagihan yang sudah lewat jatuh tempo lama, daripada menunggu proses hukum PKPU yang panjang dan hasilnya tidak pasti.

Kalau kamu investor ritel di obligasi atau reksadana

Kasus ADHI adalah pengingat konkret bahwa rating kredit bisa runtuh delapan tingkat dalam enam bulan — dan kalau kamu memegang obligasi korporasi BUMN karya secara langsung atau lewat reksadana pendapatan tetap, cek dulu isi portofolionya. Fakta bahwa pemegang obligasi ADHI menolak 99% proposal restrukturisasi menunjukkan mereka merasa tawaran itu tidak adil dibanding yang didapat bank — artinya kreditor ritel dan institusi kerap berada di urutan paling belakang saat BUMN kesulitan bayar, meski mereka bukan yang paling salah membiarkan situasi ini terjadi.

Yang Perlu Dipantau

• Efektivitas MRA ADHI, yang baru berlaku penuh setelah mendapat restu RUPS pemegang saham — pantau jadwal RUPS berikutnya.

• Nasib Rp2,34 triliun obligasi ADHI yang masih berstatus Selective Default — apakah akan ada RUPO lanjutan dengan skema baru yang lebih diterima investor.

• Realisasi restrukturisasi Rp18,2 triliun PTPP dan apakah gugatan PKPU dari vendor terus berulang setelah kesepakatan bank ini efektif.

• Progres merger ADHI-PTPP, termasuk uji tuntas, skema penggabungan, dan entitas yang bertahan — target indikatif kuartal IV 2026.

• Status WIKA yang masih berada di level default penuh (idD) sejak 8 September, dan jatuh tempo obligasi BUMN karya lain senilai Rp12,68 triliun yang mengintai sepanjang 2027.

Penutup

Restrukturisasi bank itu penting, tapi ia menyembuhkan neraca, bukan budaya kerja. Selama tagihan vendor dan gaji pekerja masih jadi katup pertama yang ditutup saat kas menipis — sementara utang ke bank pelat merah selalu bisa dinegosiasikan ulang — sektor konstruksi BUMN akan terus melahirkan berita "diselamatkan" dan "digugat PKPU" secara bergantian, bukan karena masalahnya beres, tapi karena yang beres cuma yang punya kuasa untuk menagih di meja perundingan.

Sumber

• Tempo — Adhi Karya Restrukturisasi Utang Rp3 Triliun dengan Himbara

• Investor Daily — ADHI Restrukturisasi Utang Rp3 Triliun, PTPP Malah PKPU

• Fortune Indonesia — Restrukturisasi Utang ADHI Rp3 Triliun dengan Himbara

• Katadata — Asa Himbara Gotong Royong Restrukturisasi Utang Adhi Karya

• Suara.com — Dari A- ke Selective Default, Rating ADHI Ambruk dalam 6 Bulan

• Tempo — Pefindo: Risiko Gagal Bayar Sebagian BUMN Karya Meningkat

• Kontan — Ekonom Ingatkan Restrukturisasi Berulang Utang BUMN Karya Bisa Bebani Himbara

• Katadata — Nasib Para Vendor dan Pekerja di Balik Kerugian BUMN Karya

• CNBC Indonesia — Belum Bayar Obligasi & Sukuk, BEI Lanjut Suspensi Saham WIKA

• Sumbar Bisnis — PTPP Teken Perjanjian Restrukturisasi Utang Jelang Merger BUMN Karya 2026

• StockWatch — PTPP Kantongi Restu RUPSLB untuk Restrukturisasi dan Pinjaman Baru

• Receh.in — ADHI Buka Status Merger dengan PTPP: Target Akhir 2026 Masih Indikatif

• Bloomberg Technoz — Kelangsungan Usaha Terindikasi Bermasalah, BEI Suspensi ADHI

• Bisnis Terkini — BP BUMN Gandeng Himbara Percepat Restrukturisasi PT PP dan Adhi Karya